Dongkrak Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Bagikan BLT El Nino Rp400 Ribu

Presiden Joko Widodo menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino kepada sejumlah penerima manfaat di Kantor Pos Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (27/12/2023). dok. Sekretariat Presiden.
EmitenNews.com - Ini cara pemerintah mendongkrak daya beli masyarakat miskin. Pemerintah membagikan bantuan sosial untuk merespons siklus cuaca El Nino. Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino diberikan Rp400 ribu untuk dua bulan, November dan Desember. Bansos dibagikan kepada total 18 juta penerima manfaat, Rp200 ribu per bulan.
Dalam keterangannya Rabu (27/12/2023), Presiden Joko Widodo menegaskan bantuan sosial El Nino ini untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Fenomena El Nino membuat banyak produksi pangan gagal dan akhirnya menaikkan harga di pasar. Bansos ini menjaga agar masyarakat tidak ikut terpengaruh dampak ekonomi El Nino.
"Bantuan BLT El Nino itu memang untuk menyuntik daya beli rakyat yang terkena super El Nino. Banyak yang produktivitasnya menurun sehingga kita harapkan dengan suntikan itu daya beli rakyat bisa menjadi kembali normal," ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi meyakini daya beli masyarakat akan meningkat setelah penyaluran bantuan sosial El Nino selesai dilakukan. Meski begitu, sejauh ini belum terlihat dampaknya secara signifikan.
"Setelah penyalurannya selesai akan kelihatan daya beli rakyat akan meningkat seperti apa," sebut Jokowi.
Terkait cadangan pangan nasional Jokowi memastikan bahwa stok cadangan pangan nasional masih dalam kondisi aman. Dia menyebut, terdapat 1,4 juta ton cadangan pangan yang tersedia hingga akhir tahun 2023.
Menurut Jokowi, biasanya hanya 800 ribu ton, 1,2 juta ton. Saat ini sudah 1,4 juta ton. Akan ada tambahan lagi, sampai akhir tahun 1,4 juta ton. ***
Related News

Periksa Gus Yaqut, KPK Sebut Kasus Kuota Haji Sudah Babak Akhir

Blokir 31 Juta Rekening, PPATK Temukan Rp1,15T Duit Terkait Pidana

Tetapkan 2 Anggota DPR Tersangka, KPK Selidiki Aliran Dana ke Parpol

Penilaian Adipura, Menteri LH Ungkap 13 Daerah di Kalsel Masih Kotor

Kasus CSR BI-OJK, KPK Rilis Anggota DPR Satori-Heri Gunawan Tersangka

Jaga Daya Beli Warga, Mentan Gelar Operasi Pasar Hingga Akhir 2025