EmitenNews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Indonesia mampu melalui berbagai tantangan di tahun 2022 dengan baik yang ditunjukkan dengan pemulihan ekonomi yang kuat, pandemi Covid-19 yang terkendali, dan kegiatan masyarakat mulai pulih. Prestasi ini menjadi bekal bagi Indonesia memasuki tahun 2023 dengan optimisme.


Namun demikian, pencapaian ini tidak boleh membuat Indonesia berpuas diri. Indonesia harus menyiapkan dan menata diri untuk menjaga Indonesia terhadap tantangan-tantangan baru.


“Tahun 2023 ditandai dengan situasi dimana perekonomian dunia tren-nya melemah. Ini karena berbagai faktor,” ungkap Menkeu pada Acara Peringatan Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2023 di Malang, Rabu (18/01).


Faktor yang dimaksudnya yakni inflasi tinggi karena komoditas, kenaikan suku bunga, dan konsekuensinya kepada pelemahan ekonomi. Untuk itu, Menkeu menyebut ada empat hal yang menjadi fokus pemerintah di tahun 2023.


Pertama, inflasi. Menurut Menkeu inflasi harus dijinakkan karena dapat mempengaruhi banyak hal. Hal ini menjadi atensi Presiden agar seluruh institusi Pemerintah, tidak hanya Bank Indonesia, untuk bergerak bersama menjaga agar inflasi terkendali. Karena inflasi yang muncul tidak hanya berasal dari demand side yang berasal dari jumlah uang beredar, namun juga sisi supply side, dari logistik, dari distribusi.


“Saya berharap tentu Kementerian Keuangan dengan instrumen fiskalnya, kita punya anggaran ketahanan pangan. Di situ termasuk untuk pertanian. Kita punya dana transfer ke daerah. Pemerintah daerah, pusat semuanya bersama-sama mengatasi inflasi, terutama dari sisi supply side dan distribusi,” harap Menkeu.


Kedua, berfokus menurunkan atau menghilangkan kemiskinan ekstrem. Menkeu mengatakan, dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi seperti Indonesia biasanya dibarengi dengan inequality yang juga melebar. Untuk itu, Pemerintah memberikan perhatian menggunakan fiscal tools APBN.


“Anggaran kita untuk bantuan sosial Rp479 triliun tahun ini. Subsidi energi kita mencapai lebih dari Rp330 triliun. Apakah itu mengurangi kesenjangan? Apakah dia targeted? Apakah efektif? Bagaimana kita bisa menggunakan instrumen fiskal secara lebih baik?


Itu adalah bagian yang dimana kita di Kementerian Keuangan meskipun arahan Bapak Presiden kepada seluruh pimpinan daerah kita harus menyimak dan meyakinkan bahwa tugas kita di Kementerian Keuangan sinkron dengan tujuan nasional,” tandas Menkeu.


Ketiga yakni stunting. Anak-anak balita yang kurang gizi, nantinya akan menyebabkan pertumbuhan tidak maksimal. Angka stunting sudah turun dari 33% ke 24%, namun masih akan didorong untuk jauh berkurang.