Harlah ke-96, Nahdlatul Ulama (NU) Dapat Kado Istimewa dari KKP untuk Umat
:
0
EmitenNews.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH. Yahya Cholil Staquf menandatangani kesepakatan bersama mengenai dukungan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui pemberdayaan potensi umat.
"Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran umat dalam mendukung program pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui pemberdayaan potensi umat," ujar Menteri Trenggono.
Hal itu diselenggarakan saat menghadiri acara pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2022-2027 yang juga bertepatan dengan Hari Lahir (Harlah) NU ke-96 tahun di Gedung Dome, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (31/1/2022).
Adapun kesepakatan bersama KKP dan NU ini meliputi pengembangan kampung nelayan maju, pengembangan kampung perikanan budidaya, pengembangan usaha garam rakyat, pengarusutamaan gender, pengembangan kapasitas dan karakter sumber daya manusia, dan penyadartahuan pengelolaan ekologi dan kesehatan laut.
Menteri Trenggono menyampaikan bahwa penandatangan tersebut menjadi langkah awal yang baik, dan diharapkan dapat membangun kolaborasi dan sinergi antara KKP dan PBNU.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil berharap kesepakatan bersama ini mampu memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Sebagai informasi, Pengukuhan PBNU serta Harlah ke-96 ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Kalimantan Timur, Jajaran Forkopimda Kalimantan Timur, PWNU se-Indonesia (yang mewakili), tokoh lintas agama, serta pimpinan pondok pesantren.
Related News
Transformasi SDM Unggul, Bank BSN Sabet Human Capital Awards 2026
Karhutla di Tanah Air, Polri Tetapkan 265 Tersangka, 20 dari Korporasi
Silmy Karim Didakwa Peras Penjamin WNA Rp168,92M, JPU Bongkar Modusnya
Kata Pandu Sjahrir Soal Polemik Supra Sekuritas
Kasus Suap HGB Summarecon Agung, MAKI Desak KPK Jemput Paksa Nusron
KPK Usul Aset Pejabat yang tidak Dilaporkan ke LHKPN Bisa Disita





