Harlah ke-96, Nahdlatul Ulama (NU) Dapat Kado Istimewa dari KKP untuk Umat

EmitenNews.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH. Yahya Cholil Staquf menandatangani kesepakatan bersama mengenai dukungan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui pemberdayaan potensi umat.
"Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran umat dalam mendukung program pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui pemberdayaan potensi umat," ujar Menteri Trenggono.
Hal itu diselenggarakan saat menghadiri acara pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2022-2027 yang juga bertepatan dengan Hari Lahir (Harlah) NU ke-96 tahun di Gedung Dome, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (31/1/2022).
Adapun kesepakatan bersama KKP dan NU ini meliputi pengembangan kampung nelayan maju, pengembangan kampung perikanan budidaya, pengembangan usaha garam rakyat, pengarusutamaan gender, pengembangan kapasitas dan karakter sumber daya manusia, dan penyadartahuan pengelolaan ekologi dan kesehatan laut.
Menteri Trenggono menyampaikan bahwa penandatangan tersebut menjadi langkah awal yang baik, dan diharapkan dapat membangun kolaborasi dan sinergi antara KKP dan PBNU.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil berharap kesepakatan bersama ini mampu memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Sebagai informasi, Pengukuhan PBNU serta Harlah ke-96 ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Kalimantan Timur, Jajaran Forkopimda Kalimantan Timur, PWNU se-Indonesia (yang mewakili), tokoh lintas agama, serta pimpinan pondok pesantren.
Related News

KPK Tetapkan Tersangka Kasus LPEI Klaster Sakti Mait Jaya Langit

Kasus Karhutla, KLH Segel Enam Perusahaan di Kalbar

Stasiun KA Warga BSD Tahap Finishing, Siap Lalui Rangkaian Uji Coba

Semarakkan HUT Kemerdekaan, Pemerintah Tetapkan 18 Agustus Hari Libur

Beri Amnesti-Abolisi Kasus Korupsi, Presiden Dinilai Permainkan Hukum

BUMN Ini Tetap Koperatif dan Tegaskan Komitmen terhadap GCG