EmitenNews.com - Ekonom Indef, Prof Dr Didik J Rachbini mengatakan pangkal dari pembentukan Danantara adalah trust, yang berusaha dibangkitkan oleh pemerintahan Prabowo agar bisa dipercaya masyarakat.


"Namun dari sana tak terhindarkan muncul berbagai macam spekulasi dan dugaan bahwa jika dana dari BUMN termasuk BUMN Perbankan digabungkan jadi satu, rentan sekali timbul masalah moral hazard, korupsi dan lain-lain. Hal-hal itu harus diselesaikan," tegasnya dalam diskusi publik bertajuk "Danantara: Bagaimana dan Untuk Siapa?" di Jakarta, Selasa (24/2).


Rektor Universitas Paramadina ini mencium adanya upaya pemerintah untuk memagari Danantara dengan membentuk dewan pengawas dari para mantan presiden, parlemen, termasuk mengangkat pengawas global antara lain direncanakan mantan PM Inggris Tony Blair. Dengan adanya nama-nama besar sebagai pengawas di Danantara, maka jika tetap terjadi moral hazard, maka menurutnya sudah keterlaluan.


Ia menduga produktivitas dari BUMN yang kemudian dilebur dalam Danantara sangat rendah. Bahkan telah lama diketahui kinerja atau enterpreneurship para direktur BUMN Indonesia termasuk paling rendah.


"Hasil riset beberapa tahun lalu menyebutkan para direktur BUMN itu tidak punya kapasitas yang memadai. Antara lain penyebabnya para direksi itu selalu ‘’direcoki’’ oleh kepentingan-kepentingan politik," kata Didik.


Publik melihat SDM di BUMN terdiri dari para pensiunan ‘’pemain’’ politik dan lain-lain. Akibatnya BUMN meski asetnya besar, tetapi tidak produktif. Oleh karena itu, Danantara diharapkan bisa berkinerja lebih dari sekadar BUMN biasa.


Ia berpendapat jika Danantara akhirnya hanya kumpulan dari berbagai BUMN, maka tidak ada istimewanya, dan tidak punya nilai lebih. Karena selama ini BUMN Perbankan saja contohnya, sudah sangat kuat, setelah ditimpa krisis global dan domestik beberapa kali.


"Akan sulit BUMN perbankan untuk digaruk oleh korupsi secara politik, karena governance nya sudah sangat kuat," jelasnya.


Jadi ditegaskan, bahwa BUMN tidak boleh diintervensi atau diganggu dengan cawe cawe politik, karena konsekuensinya akan sangat berat.


Dalam visi ke depan, Danantara seharusnya bisa membawa kinerjanya ke level global bukan hanya tingkat domestik saja. Sehingga target pertumbuhan 8% harus menuju ke satu titik yang sama itu. Ironisnya, target pertumbuhan APBN saja masih 5%, padahal janji politiknya 8%.


Lebih jauh Didik mengingatkan Danantara nanti tidak boleh menjadi pemain lokal, karena akan jadi tidak ada manfaatnya nanti. Pasalnya BUMN seperti Pertamina dan Perbankan selama ini sudah melayani konsumen dan perusahaan-perusahaan dalam negeri. "Karena itu dia (Danantara) harus jadi pemain global," pungkasnya.(*)