EmitenNews.com - Pemerintah siap membantu 10 wilayah kerja (WK), yang sudah memasuki tahap POD (Plan of Development) tetapi mangkrak, agar kembali beroperasi. Kalau masalahnya berkaitan dengan pendanaan, SKK Migas siap membantu. Bagi pemilik WK yang tidak segera menyelesaikan pekerjaannya, akan diambil negara, dan dilelang kembali.

“Kalau masalahnya finansial, ayo, kami carikan investor yang bonafid,” ucap Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus ketika ditemui setelah penutupan IPA Convention & Exhibition, Tangerang, Banten, dikutip Jumat.

SKK Migas akan menggelar rapat sponsor yang mempertemukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan calon sponsor. SKK Migas, akan menjadi jembatan sekaligus ‘wasit’ dalam pertemuan tersebut.

Semisal KKKS membutuhkan pinjaman dana, SKK Migas akan menjadi fasilitator untuk mempertemukan KKKS dengan pemberi pinjaman atau bank negara.

Sebanyak 10 WK yang mangkrak tersebut sebagian besar berlokasi di lepas pantai atau offshore. Ada yang terletak di Kalimantan Timur, hingga Kepulauan Riau.

Potensi investasi seluruh WK mangkrak itu, sebesar USD1,8 miliar, dengan estimasi kapasitas produksi sebesar 51,35 juta barel minyak atau 31.300 barel per hari.

Selain itu, juga terdapat potensi sebesar 600 BCF gas. 

Satu hal lagi, beroperasinya 10 WK tersebut juga diperkirakan dapat menyerap 20 ribu tenaga kerja.

Wilayah kerja migas yang tidak menunjukkan progres akan dijadikan milik negara, dan dilelang kembali

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan menarik wilayah kerja yang tidak menunjukkan progres menggembirakan dalam penanganannya. 

Pemerintah akan menjadikan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) itu, sebagai milik negara, karena bekerja lambat dalam menjalankan kewajiban setelah memperoleh kewenangan mengelola WK.

Nantinya, WK atau wilayah kerja yang dikembalikan kepada negara tersebut akan dilelang kembali untuk diberikan kepada KKKS yang mau mengerjakan.

Selain 10 WK mangkrak tersebut, Menteri Bahlil juga menyinggung ihwal 17 WK yang sudah berstatus POD, dengan estimasi produksi 306 juta barel minyak dan 18.351 BCF gas, yang mundur tanggal onstream-nya.

Kepada pemegang WK yang tidak menjalankan kewajiban selama lima tahun, ia akan menarik kewenangan mengelola WK tersebut dan akan dilelang ulang. 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melelang tiga wilayah kerja (WK) dengan akumulasi potensi eksplorasi mencapai 2,2 miliar barel setara minyak (Barrel Oil Equivalent/BOE).

“Secara total, tiga WK yang ditawarkan memiliki akumulasi potensi eksplorasi sekitar 2,2 miliar BOE,” ucap Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tri Winarno di IPA Convention & Exhibition, Tangerang, Banten, Selasa (20/5/2025).

Ketiga WK tersebut meliputi WK Gagah yang berlokasi di daratan Sumatera Selatan dengan estimasi sumber daya minyak sekitar 173 juta barel minyak (MMBO) dan gas sekitar 1,1 triliun kaki kubik (TCF).