EmitenNews.com - Ini rekor tersendiri bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Imigrasi membuka layanan pembuatan paspor untuk 1.074 pemohon dalam sehari, yang digelar di car free day (CFD) di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (28/1/2024).

 

Kepada pers, Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim mengatakan, pelayanan pembuatan paspor secara walk-in ini digelar khusus dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-24 pada Januari 2024. Jumlah pemohon yang dilayani tersebut mencapai rekor dibandingkan hari-hari biasa.

 

"Pelayanan paspor sebanyak 1.074 pemohon dalam satu hari. Ini kita pecahkan rekor juga. Saya bersama rekan-rekan (dari Ditjen Imigrasi) membuktikan bisa melayani di hari Minggu dan juga bisa ribuan paspor," ungkap Silmy Karim.

 

Pelayanan pembuatan paspor ini dibuka sejak pukul 06.00 hingga 15.00 WIB. Pemohon pembuatan paspor mendaftar secara online di aplikasi M-Paspor yang dibuka sejak Senin, 22 Januari 2024.

 

Pelayanan paspor di CFD ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin membuat paspor pertama kali atau mengganti paspor karena sudah kadaluarsa. Pelayanan ini tersedia untuk pembuatan seluruh jenis paspor mulai dari paspor biasa, elektronik dan polikarbonat.

 

Setiap bulan permohonan paspor tidak kurang dari 400.000, kata Silmy Karim, sehingga antrean pemohon paspor panjang. “Padahal kita sudah memberikan pelayanan same day, dan weekend Sabtu-Minggu. Untuk itu, dalam rangka ulang tahun, kita bikin sehari 1.074 paspor."

 

Trend pembuatan paspor tercatat mengalami peningkatan pascapandemi Covid-19. Ini didominasi oleh anak muda, generasi milenial dan Gen Z yang gemar bereksplorasi ke luar negeri.

 

"Sebelum pandemi 2019 (pemohon pembuatan paspor) hanya 250.000, sekarang mencapai 400.000," kata mantan Direktur Utama Krakatau Steel itu.

 

Sehubungan dengan meningkatnya permohonan paspor dan warga negara asing (WNA) masuk Indonesia sudah lebih banyak. Saat ini, sudah lebih banyak daripada sebelum pandemi. Lalu lintas orang, baik WNI maupun WNA. Sehingga kita harus mengantisipasi," jelasnya.