EmitenNews.com - Terbuka peluang besar untuk pelaku UMKM. Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menyampaikan baru 34,5 persen pelaku UMKM yang masuk dan terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) hingga akhir 2022.

 

Dalam keterangannya yang dikutip Jumat (6/1/2023), usai bertemu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hendrar Pribadi mengungkapkan, Presiden Joko Widodo mengharapkan UMKM dapat terlibat penuh dalam PBJP, minimal 40 persen yang ditargetkan dapat terlibat. Namun saat ini realisasinya sampai akhir 2022 masih 34,5 persen yang terlibat.

 

Padahal, potensi transaksi belanja yang tercatat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2022 mencapai Rp400 triliun adalah belanja Produk Dalam Negeri (PDN). Hasil evaluasi LKPP akhir tahun 2022 mencatat dari Rp410 triliun ada 78 persen yang merupakan PDN. 

 

“Peningkatan yang terhitung spektakuler adalah pada produk tayang di katalog elektronik yang tercatat mencapai 2,4 juta produk di akhir tahun 2022, setelah sebelumnya hanya sekitar 52.000 produk di awal tahun 2022," ungkapnya.

 

Pemerintah menargetkan jumlah produk yang tayang di katalog elektronik bisa naik menjadi 5 juta produk sampai akhir tahun 2023 dengan rencana menambahkan beberapa pekerjaan konstruksi.