EmitenNews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja negara tahun 2025 yang direncanakan lebih dari Rp3.600 T akan dialokasikan untuk berbagai kegiatan sesuai dengan prioritas Presiden Prabowo. Bahkan untuk mengoptimalkan pagu tersebut, saat ini sesuai instruksi Presiden tengah dilakukan penyesuaian anggaran belanja agar makin efisien.


“Tujuannya, agar birokrasi makin efisien dalam penggunaan uang negara APBN betul-betul bisa dinikmati masyarakat,” ungkap Menkeu dalam Acara BRI Microfinance Outlook di Tangerang pada Kamis (30/01).


Salah satu program yang menjadi prioritas penting Presiden adalah makan bergizi gratis (MBG). Saat ini telah dianggarkan Rp71 triliun untuk program yang menyasar anak Indonesia mendapat asupan gizi yang cukup sehingga mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik.


“Ini adalah investasi penting dan investasi jangka panjang. Ini juga investasi yang membutuhkan anggaran yang luar biasa,” tandas Menkeu.


Adanya program MBG juga mejadi salah satu kesempatan yang bisa langsung dimanfaatkan oleh UMKM Indonesia. Kebutuhan mempersiapkan makanan hingga siap didistribusikan memberi ruang terbukanya lapangan kerja.


“Saya membayangkan efek pengalinya atau multiplier efeknya akan luar biasa. Kita tentu akan terus mendukung dari mulai Badan Gizi maupun kementerian lembaga lain yang bisa untuk terus juga menyesuaikan programnya yang menjaga program ini berjalan dengan baik dan menciptakan pemerataan dan tata kelolanya yang kuat,” ungkap Menkeu.


Untuk itu dalam acara tersebut, Menkeu berharap lembaga keuangan seperti perbankan dapat turut andil dalam menyukseskan program MBG. Hal ini juga telah dijelaskan Menkeu dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia agar lembaga keuangan mendukung program MBG. Dukungan lembaga keuangan dapat dilakukan melalui berbagai program pembiayaan.


“Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan purchasing order untuk makan bergizi gratis, dia seharusnya bisa mendapatkan kredit untuk bisa modal kerja maupun dari sisi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu” pungkas Menkeu.(*)