EmitenNews.com - Sri Mulyani Indrawati masih ada. Menteri Keuangan itu menunjukkan keberadaannya setelah rumahnya di kawasan Bintaro Sektor 3, Tangerang Selatan, Banten, digeruduk,  dijarah massa pada Minggu (31/8/2025) dini hari. Bendahara Negara itu mengemukakan optimistisnya seraya mengajak semua pihak jangan pernah lelah mencintai Indonesia.

Melalui instagram, Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih atas doa dan dukungan publik, sekaligus menyerukan agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui cara-cara konstitusional, bukan dengan tindakan anarki. 

"Terima Kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini." Demikian tulis Menkeu Sri Mulyani melalui Instagram @smindrawati, Senin (1/9/2025). 

Sebagai pejabat negara, Sri Mulyani memahami ada saja pihak-pihak yang tidak senang dengan keputusannya selama menjadi Menteri Keuangan. Namun, mantan Direktur Pengelola Bank Dunia itu, memastikan setiap keputusan yang diambilnya bukan untuk kepentingan pribadi tetapi melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan. 

"Sebagai pejabat negara saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Ini bukan ranah atau selera pribadi," tegas ekonomi dari Universitas Indonesia itu.. 

Soal aksi penjarahan rumahnya, Sri Mulyani menilai tindakan tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang beradab. Menurutnya, pembangunan bangsa seharusnya dijalankan dengan cara-cara beradab, bukan melalui anarki, intimidasi, atau perpecahan. 

Jika masyarakat merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah atau merasa hak konstitusinya dilanggar, Sri mengingatkan bahwa ada jalur hukum yang bisa ditempuh. "Apabila publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar UU - dapat dilakukan Judicial Review (sangat banyak) ke Mahkamah Konstitusi. 

“Bila Pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke Pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab," jelasnya.

Satu hal, Menteri Sri Mulyani mengakui demokrasi di Indonesia masih jauh dari sempurna, namun perbaikan harus dilakukan melalui jalur yang benar. Untuk itu, dia mengajak masyarakat untuk berkontribusi secara konstruktif dalam membangun bangsa dan menolak tindakan destruktif. 

"Mari kita jaga dan bangun Indonesia bersama, tidak dengan merusak, membakar, menjarah, memfitnah, pecah belah, kebencian, kesombongan, dan melukai dan mengkhianati perasaan publik," tegasnya.