Mensos: Pengusulan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional Harus dari Bawah
:
0
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa proses pengusulan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional harus dimulai dari bawah, yakni masyarakat
EmitenNews.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa proses pengusulan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional harus dimulai dari bawah, yakni masyarakat. Langkah awal dapat dilakukan melalui kegiatan akademis, seperti seminar yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan pakar.
"Masukan dari masyarakat melalui seminar dan diskusi akademis menjadi tahap pertama. Kegiatan ini harus melibatkan sejarawan, tokoh setempat, dan narasumber terkait untuk membahas tokoh yang diusulkan," jelas Gus Ipul usai menghadiri halalbihalal Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta, Minggu (20/4/2025).
Ia menjelaskan, jika usulan tersebut mendapat dukungan di tingkat lokal, bupati atau wali kota akan meneruskannya ke gubernur untuk dibahas lebih lanjut melalui seminar serupa. "Setelah itu, baru prosesnya naik ke Kementerian Sosial," tambahnya.
Di tingkat pusat, Kemensos melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial akan membentuk tim verifikasi yang terdiri dari akademisi, sejarawan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Tim ini bertugas menelaah semua usulan pahlawan nasional dari berbagai daerah sebelum dibahas lebih lanjut.
"Setelah melalui pembahasan mendalam, kami akan memfinalisasi usulan dan menandatanganinya sebelum dikirim ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan untuk diputuskan," papar Gus Ipul.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih menyebut ada 10 nama yang masuk daftar usulan calon pahlawan nasional 2025, termasuk Soeharto dari Jawa Tengah dan Abdurrahman Wahid dari Jawa Timur. Empat nama baru yang diusulkan tahun ini antara lain Anak Agung Gede Anom Mudita dari Bali dan Deman Tende dari Sulawesi Barat.(*)
Related News
Kasus LNG, Hakim Ungkap Ada Eks Dirut Pertamina di Balik Rugi Rp1,77T
APPRI Rilis Survei PR 2026, Industri Masuk Fase Transisi Strategis
Kasus Pengadaan LNG, Vonis 4,6 Tahun Untuk Eks Direktur Pertamina Ini
Indonesia Masih Tujuan Favorit Wisatawan, Turis Malaysia Mendominasi
Tabrakan Maut Kereta, Polda Jaya Periksa Pihak Taksi Green SM Besok
Politikus PDIP Ini Anggap Negara Tak Perhatikan Buruh, Cek Alasannya





