EmitenNews.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat potensi pembiayaan atas kendaraan motor listrik masih terbuka lebar. Pembiayaan kendaraan listrik melalui perusahaan multifinance mencapai Rp16,63 triliun per Maret 2025. 

Ada kenaikan 5,65 persen secara bulanan (mtm) dari posisi Februari 2025 sebesar Rp15,74 triliun. Pembiayaan kendaraan listrik pada Maret 2025 berkontribusi 3,08 persen dari total pembiayaan multifinance.

"Secara umum, potensi pembiayaan atas kendaraan bermotor listrik di Indonesia masih cukup terbuka lebar seiring dengan rencana pembukaan investasi dalam bentuk pabrik dari manufaktur kendaraan bermotor listrik di Indonesia," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/5/2025).

OJK mengungkapkan, pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan serta sinergi kebijakan pemerintah dalam mendorong adopsi kendaraan listrik.

Dukungan tersebut salah satunya datang dari Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang berkomitmen memberikan insentif lebih besar kepada produsen kendaraan listrik yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi.

"Jadi konsepnya kita akan ubah. Dengan TKDN lebih tinggi, insentifnya kita akan berikan lebih besar lagi. Jadi itu, kita lebih positif approach ke depannya mengenai TKDN ini," ujar Menteri Investasi dan Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Saat ini, terdapat tujuh produsen kendaraan listrik yang telah membangun fasilitas produksi di Indonesia, yaitu VinFast, Volkswagen (VW), BYD, Citroen, AION, Maxus, dan Geely. Total investasi ketujuh perusahaan itu mencapai Rp15,4 triliun, dengan target produksi mencapai 281 ribu unit per tahun.

Pemerintah juga telah mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung. Termasuk memperbolehkan pihak ketiga membangun stasiun pengisian daya kendaraan listrik guna memperluas jangkauan layanan di seluruh Indonesia.

Dengan target produksi kendaraan listrik mencapai 2,5 juta unit per tahun pada 2030, Rosan menekankan pentingnya penguatan riset dan pengembangan.

Pemerintah bahkan menjanjikan insentif hingga 300 persen bagi investor yang bersedia mengembangkan riset EV di Indonesia.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan pemerintah melakukan revisi salah satu aturan. Pembangunan stasiun pengisian daya kendaraan listrik atau charging station bisa dilakukan oleh pihak ketiga. Terdapat tujuh produsen kendaraan listrik yang membangun pabriknya Indonesia pada 2024 hingga Maret 2025.

Dengan target produksi kendaraan listrik mencapai 2,5 juta unit per tahun pada 2030 maka dibutuhkan ekosistem yang mumpuni, salah satunya stasiun pengisian. Dengan begitu stasiun pengisian bisa cepat menjangkau seluruh wilayah Tanah Air.

Stasiun pengisian ini sangat penting dipenuhi untuk mendorong pertumbuhan penggunaan kendaraan listrik. Karena itu, para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia agar melakukan riset dan pengembangan terkait dengan kendaraan listrik.

"Karena kalau ada EV battery, tetapi charging-nya masih kurang, ya tentunya akan mengurangi minat dalam rangka pemakaian dari EV battery ini ke depannya," katanya.

Pemerintah berharap Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi harus menjadi pemain atau ambil bagian dari ekosistem kendaraan energi terbarukan (NEV).

Pada Maret 2025, perusahaan otomotif asal Vietnam VinFast berencana membangun secara bertahap 30.000-100.000 stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di berbagai daerah Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Nilai investasi untuk membangun 100.000 SPKLU itu kemungkinan mencapai kurang lebih USD1 miliar.

VinFast ingin berinvestasi pada tahap pertama sebesar 30.000 sampai 100.000 charging station di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa. ***