PascaBencana Sumatera, Presiden Pastikan Siap Terima Semua Bantuan
Presiden Prabowo Subianto bersama warga menyambut malam tahun baru 2026, di Desa Batu Hula, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis (1/1/2026). Dok. Sekretariat Presiden///iNews.
EmitenNews.com - Pemerintah membuka diri perihal bantuan untuk korban bencana Sumatera, yang memporak-porandakan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan semua pejabat pemerintahan menerima segala jenis bantuan untuk bencana banjir bandang, dan tanah longsor itu. Ia bahkan berjanji memfasilitasi penyalurannya kepada korban, dan wilayah terdampak.
"Yang mau bantu ke Aceh, monggo. Mau bantu Sumatera Barat, Sumatera Utara, silakan. Nanti kita fasilitasi, menteri-menteri dan kepala badan," kata Prabowo Subianto dalam rapat penanganan bencana di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).
Meski begitu, Presiden menegaskan pemerintah tetap mengerahkan segala sumber daya dan upaya untuk penanganan dan bantuan korban bencana banjir bandang di tiga provinsi di Sumatera, meskipun statusnya tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Keputusan itu diambil karena pemerintah masih mampu menangani kondisi yang ada pascabencana Sumatera.
"Kita kerahkan semua upaya kita. Kalau belum menyatakan bencana nasional, tidak berarti kita tanggung-tanggung dalam upaya kita. Kita tidak tanggung-tanggung," tegas Presiden.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah yang masih mampu bukan berarti tawaran bantuan dari pihak lain harus ditolak. Karena ini masalah kemanusiaan, Indonesia tetap terbuka untuk menerima tawaran bantuan dari pihak manapun.
"Jangan diartikan, kita sombong tidak mau menerima bantuan. Ini masalah kemanusiaan. Siapa pun yang mau bantu, masak kita tolak. Bodoh sekali kalau kita tolak. Masalahnya pemerintah tidak mau mengatakan kita tidak mampu. Karena kita benar-benar mampu," katanya.
Komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah itu, termasuk dalam bentuk dukungan anggaran. Bahkan, Prabowo menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran lebih dari yang diusulkan. Yang diusulkan Rp51 triliun, tetapi pemerintah menggenapkannya jadi Rp60 triliun. "Berapapun yang dibutuhkan, enggak ada masalah. Kita mampu. Tetapi, kalau ada yang mau bantu, kita terima dengan baik. Kita salurkan langsung."
Presiden Prabowo Subianto sambut malam tahun baru 2026 di Desa Batu Hula
Presiden Prabowo Subianto menyambut malam tahun baru 2026, di Desa Batu Hula, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis (1/1/2026). Dalam kesempatan itu, Presiden mengungkapkan bela sungkawa terhadap korban bencana yang kehilangan keluarganya. Presiden juga berjanji segera melakukan pembangunan hingga mengganti rumah korban bencana yang terdampak.
"Kita sudah bertekad segera membangun rumah-rumah untuk mengganti rumah-rumah saudara yang hilang, yang rusak kita bantu," kata Prabowo.
Dalam kesempatan itu hadir Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan pejabat lainnya.
Presiden optimistis dengan kecepatan upaya pemulihan pascabencana yang telah dilakukan jajaran pemerintah. Dia juga berterima kasih kepada petugas di lapangan seperti TNI-Polri, BNPB, serta Kementerian Pekerjaan Umum yang sudah lebih dari satu bulan berada di lapangan.
Prabowo juga meminta kepada masyarakat untuk menghadapi bencana dengan penuh semangat dan optimisme.
Terhadap perusahaan yang melanggar aturan, khususnya persoalan lingkungan, Prabowo Subianto berjanji akan menindak dengan tegas.
"Semua perusahaan, semua pihak yang melanggar akan kita tertibkan. Semuanya yang tidak patuh kepada hukum dan UU akan kita cabut. Kita tidak ragu-ragu bertindak untuk kepentingan negara dan terutama kepentingan rakyat," kata Prabowo.
BNPB melaporkan juga melayani pembangunan huntara mandiri
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan perkembangan penanggulangan pasca banjir dan tanah longsor di Aceh.
Related News
Ekonomi Stagnan, 2026 Tidak ada Kenaikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan
Jumlah Penumpang Angkutan Umum Hingga H+5 Natal 2025 Naik 6,57 Persen
Kasus Gagal Bayar, PPATK Blokir Rekening Dana Syariah Indonesia
Jaga Kelestarian SDA, Gubernur KDM Larang Tanam Sawit di Jawa Barat
Korupsi Pengadaan PJUTS, Polri Tetapkan 2 Eks Pejabat ESDM Tersangka
Kasus Pembiayaan Fiktif LPEI Rp728M, Polri Tetapkan Enam Tersangka





