Hingga saat ini, tercatat sebanyak 61.795 rumah mengalami kerusakan berat akibat bencana. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23.432 rumah warganya mengajukan permohonan untuk mendapatkan hunian sementara (huntara).

Namun, tidak semua warga terdampak memilih tinggal di huntara, ada pula yang memutuskan tinggal dekat keluarga masing-masing.

Suharyanto menyebutkan, jumlah warga yang memilih opsi ini tercatat 11.414 orang, yang telah menerima bantuan dana Rp600.000 per bulan selama tiga bulan (Desember 2025-Februari 2026), dengan total penyaluran mencapai Rp20,545 miliar.

"Jadi jumlah yang sudah disalurkan 20.545.200.000," ujar Suharyanto dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto seperti ditayangkan live di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/1/2026).

Terkait pembangunan hunian sementara, BNPB telah mendirikan 450 unit huntara mandiri. Lalu, dari pemerintah pusat melalui Danantara sebanyak 600 unit, sehingga total yang terbangun hingga saat ini mencapai 1.050 unit.

Kepala BNPB mencatat banyak warga korban juga yang ingin hunian sementara mandiri. Jadi, tidak mau masuk dalam satu titik yang ditentukan. “Ini pun kami layani. Jadi di titik-titik yang masyarakatnya terdampak, rumahnya rusak berat, kemudian tidak mau masuk ke titik yang terpusat, itu dibangun secara terpisah-pisah."

Untuk mekanisme pengeluaran dana BNPB, Letjen Suharyanto menekankan pihaknya mengikuti prosedur audit. Mulai dari penggunaan dana di lapangan hingga pertanggungjawaban ke Kementerian Keuangan dan BPKP.

Jadi, dipastikan tidak ada masalah dari sisi keuangan, dan semua bantuan serta operasi tanggap darurat berjalan sesuai rencana.

"Untuk kebutuhan seperti jembatan, jembatan gantung, dan lain sebagainya, semuanya dibiayai oleh pemerintah lewat BNPB. Mekanismenya BNPB itu bekerja dahulu, setelah itu diaudit, nanti yang dikeluarkan ditagihkan gitu. Kemudian kami diaudit BPKP, berapa jumlahnya itu baru dimintakan Kementerian Keuangan," urai Suharyanto. ***