EmitenNews.com - Pada dasarnya pemerintah sudah memenuhi sebagian dari total enam tuntutan yang diajukan buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025, Kamis (1/5/2025). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan sebagian dari tuntutan itu, sedang dikerjakan oleh pemerintah.

"Beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kita kerjakan. Salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK. Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini, merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk dalam proses mitigasi PHK," kata Mensesneg Prasetyo Hadi kepada pers, di sela peringatan Hari Buruh Internasional 2025, di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis.

Dalam keterangan resmi dari salah satu serikat pekerja, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), para buruh mengusung enam tuntutan dalam peringatan Hari Buruh 2025. Antara lain meminta pemerintah untuk menghapus sistem kerja "outsourcing", membentuk Satgas PHK.

Lainnya, mewujudkan upah layak, melindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru, melindungi pekerja rumah tangga melalui pengesahan RUU PPRT, sera memberantas korupsi dengan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Dari enam tuntutan tersebut, Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah terus menggodok substansi dalam payung hukum berkenaan dengan mitigasi PHK melalui pembentukan Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK.

Pemerintah menginginkan Satgas Mitigasi PHK tidak hanya menangani kasus di hilir, tetapi secara menyeluruh, baik dari sektor industri, usaha, hingga para pekerja.

Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK merupakan satu dari tiga satgas baru yang disetujui oleh Presiden Prabowo untuk dibentuk setelah Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi kebijakan tarif resiprokal bersama para pejabat tinggi Amerika Serikat.

Sementara itu, memenuhi janjinya menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025), Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan dirinya presidennya buruh, petani, nelayan, dan orang yang susah. Prabowo menyampaikan sejumlah janji yang disambut hangat massa buruh.

Kepada kaum buruh, Presiden Prabowo Subianto berjanji mencari cara untuk menghapus sistem kerja outsourcing di Indonesia. Untuk itu, dia meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan dibentuk untuk mempelajari cara menghapus sistem kerja yang merugikan kaum buruh tersebut. 

"Saya juga akan meminta dewan kesejahteraan nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya menghapus outsourcing," kata Prabowo Subianto.