EmitenNews.com - Presiden Prabowo Subianto ingin berdialog dengan para tokoh yang kerap pesimistis pada masa depan Indonesia, terutama sejak Kabinet Merah Putih bekerja di bawah kepemimpinannya. Presiden menyebutkan sejumlah nama pengamat seperti Refly Harun, Rocky Gerung yang mau diajaknya berdiskusi menjelaskan kebijakan pemerintahannya. 

Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Acara bertema Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Perang Tarif Perdagangan itu dihadiri jajaran menteri, Dewan Ekonomi Nasional, BI, OJK LPS dan sejumlah pemangku kepentingan.

Sarasehan ekonomi itu dihadiri oleh berbagai kalangan, selain para menteri Kabinet Merah Putih. Mulai dari ekonom, para pengusaha, perwakilan investor, bankir, dan lainnya.

Prabowo Subianto menyebutkan dialog tersebut perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi bagian mana yang perlu diperbaiki. Dengan begitu ke depan, Indonesia mampu mensejahterakan masyarakat, atau tidak sesuram seperti kekhawatiran sebagian kalangan pengamat.

Presiden Prabowo mengatakan akan mengambil inisiatif untuk memulai komunikasi dengan pihak-pihak yang dimaksud dengan berkirim surat. Dengan begitu ia berharap pihak-pihak yang pesimistis terhadap masa depan Indonesia bisa melakukan dialog dengannya.

"Saya mau kirim suratlah nanti ke Refly Harun atau ke siapa, Rocky Gerung. Tell me what is wrong. Kalau saya mau kasih makan ke anak yang lapar, what is wrong with that?" kata Prabowo.

Sejumlah pihak menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menelan biaya besar dan dicurigai berakhir menjadi alat politik semata. 

Para pengkritik menilai MBG yang merupakan penerapan janji kampanye pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024, dikhawatirkan tidak tepat sasaran, dan malah membebani anggaran negara.

Menanggapi kritik kontra terhadap program MBG, Prabowo menyebutkan bahwa program ini dilakukan justru dengan dasar yang jelas dan bukan hanya teori semata.

Data menunjukkan bahwa prevalensi kasus stunting di Indonesia masih sangat tinggi, di atas 20 persen. Karena itu, dibutuhkan intervensi dari pemerintah agar angkanya kasusnya dapat menurun.