Presiden Jokowi Mulai Berkantor di IKN Nusantara Juli 2024

Presiden Joko Widodo meninjau progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur pada Jumat, 1 Maret 2024. dok. BPMI Setpres/Muchlis Jr.
EmitenNews.com - Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam pemindahan ibu kota negara. Rencananya, Presiden Joko Widodo mulai berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara (IKN), di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mulai Juli 2024. Presiden akan memimpin upacara HUT Kemerdekaan RI, di IKN Nusantara, 17 Agustus 2024.
Di sela peresmian pembangunan sejumlah infrastruktur klaster keuangan di kawasan IKN Nusantara, Kamis (29/2/2024), Presiden Jokowi mengatakan, kepindahannya menunggu kesiapan airport, dan jalan tol di kawasan itu.
Jika infrastruktur bandara dan jalan tol telah selesai dibangun, Jokowi menyebutkan, waktu tempuh dari Bandara Nusantara ke IKN hanya 15 menit.
Selain itu, pembangunan dan pengoperasian jalan tol juga akan mempersingkat waktu tempuh dari Kota Balikpapan ke IKN dari semula sekitar dua jam menjadi 45 menit.
"Kita harapkan dengan adanya fasilitas jalan tol, fasilitas bandara, maka airport traffic ke IKN ini menjadi semakin ramai," ujar Jokowi dalam acara peletakan batu pertama pembangunan gedung Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) di IKN.
Sesuai rencana, Juni 2024, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan mulai menetap di kawan IKN Nusantara, sambil memastikan semua rencana pembangunan di sana, berjalan lancar. Setelah itu, Juli 2024, Jokowi menyusul.
Seperti diketahui, pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI akan digelar di IKN Nusantara. Presiden Jokowi akan memimpin upacara tersebut, seperti yang biasa berlangsung di Istana Kepresidenan selama dua periode kepemimpinannya. ***
Related News

Kasus Online Scam, Polda Jaya Ungkap Siasat Jahat Tersangka

Pemadaman Listrik Bali, PLN Ungkap ada Gangguan Kabel Bawah Laut

Kasus Judi Online Agen138, Empat Tersangka Dilimpahkan ke Kejaksaan

PPATK Blokir 5 Ribu Rekening Judol, Transaksi Lebih dari Rp600 Miliar

KPK dan Anggota DPR Ini Dukung Pengesahan RUU Perampasan Aset

Prabowo Pimpin Ratas Sekolah Rakyat, Pastikan Program Tepat Sasaran