EmitenNews.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pemerintah di daerah untuk menjaga stabilitas suplai dan harga pangan, terutama beras.


“Jangan sampai yang terjadi pasokannya enggak ada. Jaga pasokan, jaga harga,” ujar Presiden ketika menghadiri Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023,di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (23/02/2023).


Presiden juga meminta kepala daerah untuk menggenjot produksi beras di wilayah masing-masing.


“Sekali lagi, saya ingin kita memiliki sense yang sama mengenai urusan pangan. Jangan nanti sudah kejadian barangnya enggak ada karena produksinya enggak kita kontrol, baru semuanya kita teriak,” ujarnya.


Lebih lanjut, Kepala Negara meminta para kepala daerah untuk saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan pangan di setiap daerah, sesuai dengan komoditas andalan masing-masing.


“Kolaborasi, telepon antargubernur penting. Suplai yang banyak, misalnya dari Jawa Timur, lihat ada kelebihan surplus berapa, yang kurang tolong segera tarik ke daerah yang kekurangan,” ucapnya.


Pada kesempatan itu, Presiden kembali mengingatkan kepala daerah mengenai dampak kenaikan harga pangan terhadap inflasi. Presiden mengungkapkan bahwa inflasi pada bulan lalu hampir 50 persen dipengaruhi oleh kenaikan beras.


“Saya sekarang setiap ke daerah, saya cek ke pasar, lihat ke pasar, meskipun 1 atau 2 pasar. Saya ingin mengontrol dan memastikan bahwa barangnya itu ada. Kalau barangnya ada, yang kedua harganya bener atau enggak bener, karena menyangkut inflasi,” tandasnya.


Sebelumnya, Gubernur Kaltim sekaligus Ketua Umum APPSI Isran Noor menyampaikan bahwa Rakernas APPSI yang bertema “Menyongsong Pemerintahan Baru Pasca Pilpres Tahun 2024” bertujuan untuk merumuskan hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan provinsi di seluruh Indonesia.


“Rakernas APPSI kali ini akan banyak membahas terkait dengan persoalan-persoalan kerja sama, persoalan-persoalan tugas dalam hal pembangunan di seluruh provinsi di seluruh Indonesia, termasuk tanggung jawab dan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan juga sebagai kepala daerah,” kata Isran.(*)