EmitenNews.com - Banyaknya persoalan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025, karena kurangnya anggaran pendukung. Ombudsman mencatat, pemerintah membutuhkan waktu untuk mempersiapkan teknis pelaksanaan program dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto tersebut, sedangkan pelaksanaannya tidak dapat ditunda.

"Selama Januari sampai April 2025, kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan. Ombudsman melihat program MBG belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," ujar anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

BGN dalam rapat tersebut menjelaskan penganggaran MBG mulanya diharapkan selesai pada Desember 2024 dan MBG dapat dilaksanakan pada Januari 2025. Standar operasional prosedur (SOP) bahkan telah ditetapkan oleh BGN sebelum program MBG diluncurkan.

"Tensi politik terhadap program ini (MBG) tinggi sekali. Oleh karena itu, jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah program ini harus berjalan, dengan berbagai macam keterbatasan yang ada," ujarnya.

Dengan demikian, muncul sejumlah persoalan akibat kurangnya anggaran untuk mendukung program MBG.

Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat koordinasi tersebut menyatakan bahwa ke depan tidak ada lagi persoalan anggaran maupun pembayaran terkait program MBG, yakni mulai Mei 2025.

"Dipastikan dari Mei 2025 ke sana tidak ada lagi persoalan masalah anggaran. Tidak ada lagi persoalan pembayaran," katanya.

Badan Gizi Nasional mengungkapkan serapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis masih sekitar tiga persen. Karena tiga bulan pertama 2025 penerima manfaat hanya tiga juta orang dan setelah itu naik menjadi enam juta orang.

Demikian juga dengan sumber daya manusia di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) masih sedikit karena yang baru dididik hanya dua ribu orang dan yang sedang mengikuti pendidikan saat ini ada 30.000 orang.

"Sesuai perencanaan bahwa penerima manfaat itu untuk tiga bulan pertama kan 3 juta, dan berikutnya dari mulai Mei, Juni, Juli, kami targetkan 6 juta. Mudah-mudahan itu bisa tercapai di akhir Mei atau awal Juni, sehingga penyerapannya akan meningkat," ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR, di Jakarta, Selasa.