EmitenNews.com - Kabar baik bagi angkatan kerja. Kementerian Pekerjaan Umum melanjutkan program infrastruktur kerakyatan melalui program padat karya bidang jalan dan jembatan. Dari anggaran yang digelontorkan sepanjang 2025 sebesar Rp1,2 triliun, targetnya 43 ribu lebih tenaga kerja terserap.

Dalam keterangannya yang dikutip Selasa (30/9/2025), Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa padat karya merupakan strategi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada hasil fisik, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap perekonomian lokal.

"Program ini adalah instrumen penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan melibatkan warga setempat dalam pembangunan, padat karya membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya beli masyarakat," kata Menteri Dody Hanggodo.

Data e-Monitoring Kementerian PU menunjukkan, per 24 September 2025, progres fisik program telah mencapai 62,1% dengan serapan tenaga kerja 43.628 orang atau setara 2.909.075 Hari Orang Kerja (HOK).

Pekerjaan padat karya bidang jalan meliputi pemeliharaan rutin seperti pembersihan median jalan, pengecatan marka, dan perbaikan ringan dengan progres fisik 63,78% dan menyerap 33.052 tenaga kerja.

Kemudian, pemeliharaan rutin kondisi jalan telah terealisasi 43,96% dengan serapan 244 tenaga kerja, serta pekerjaan penunjang jalan (holding) dengan progres 62,56% dan menyerap 23 tenaga kerja.

Untuk bidang jembatan, pekerjaan pemeliharaan rutin seperti pengecatan rangka jembatan telah mencapai progres 57,9% dengan serapan 9.674 tenaga kerja dari target 12.180 orang. Tambahan kegiatan padat karya kontraktual juga berjalan dengan progres 33,41%, menyerap 635 tenaga kerja.

Data yang ada menunjukkan, komponen padat karya dalam penanganan kemiskinan turut mendukung target PU 608, yakni Efisiensi Investasi (ICOR kurang dari 6), Pengentasan Kemiskinan (menuju 0%), dan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi (8%/tahun). 

Melalui pelibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, program kerakyatan ini diharapkan dapat membuka akses pekerjaan, pendapatan harian, serta memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.

Penting dicatat, program ini dilaksanakan oleh seluruh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga. Tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta membantu membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran.