EmitenNews.com - Isu penggabungan dua raksasa teknologi Asia Tenggara, Grab Holdings Ltd. dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), kian menghangat setelah pemerintah mengonfirmasi pembahasan resmi terkait potensi bisnis keduanya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyampaikan pada Jumat (7/11) bahwa pemerintah tengah mengkaji peluang penggabungan dua perusahaan ride-hailing tersebut dalam rancangan peraturan presiden (Perpres) yang akan mengatur status, perlindungan, dan tarif bagi pengemudi atau mitra ojek daring. 

Dalam kesempatan itu, Prasetyo juga mengungkapkan kemungkinan keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) dalam skema penggabungan.

Sebelumnya, Bloomberg per Juni 2025 juga melaporkan bahwa Danantara telah menjajaki pembelian saham minoritas di entitas hasil penggabungan Grab–GOTO. Namun, laporan Reuters di bulan yang sama menyebutkan bahwa rencana itu masih terganjal persoalan regulasi.

Menanggapi hal tersebut, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir turut mengatakan bahwa pihaknya mengikuti sepenuhnya arah kebijakan pemerintah.

“Kalau soal itu (merger GoTo dan Grab) kita serahkan ke perusahaan masing-masing, kan, pemerintah juga sudah memberikan masukan, kita pasti ikuti masukannya dari pemerintah,” kata Pandu menjawab pertanyaan media di Jakarta, Selasa (11/11).

Pandu menambahkan, Danantara akan mendengarkan masukan lebih lanjut dari pemerintah, karena pemerintah diyakini memiliki visi positif terhadap kelangsungan bisnis di ekosistem digital nasional.

“Kita tentu mendengarkan masukan pemerintah. Pasti inginnya sangat baik tapi, tentu kita harus fokus B2B antara kedua perusahaan itu,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa yang terpenting saat ini adalah menjaga fokus pada hubungan bisnis antara kedua entitas. Danantara, kata Pandu, akan terus meninjau kembali perkembangan proses business-to-business (B2B) antara GOTO dan Grab.

“Nantinya, kita pasti akan support, tapi kita lihat. Karena yang penting juga dari sisi commercial return harus ada. Jadi, kita harus juga menjaga itu,” kata Pandu.