EmitenNews.com - Kondisi demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Pernyataan itu datang dari Menko Polhukam Mahfud Md saat menghadiri acara puncak HUT ke 56 KAHMI di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Sabtu (17/9) malam. Dalam forum tersebut anggota Kabinet Kerja II Presiden Joko Widodo-Wapres Ma’ruf Amin itu, mulanya mempertanyakan keadaan demokrasi saat ini.

 

Ya, pertanyaannya kurang lebih begini: bagaimana keadaan demokrasi kita sekarang? Mahfud MD menjawab sendiri: Demokrasi kita sekarang tidak sehat, tak sedang baik-baik saja.

 

Dalam pernyataannya Mahfud menyinggung pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa untuk maju sebagai calon kepala daerah tak sekadar butuh modal pintar, tapi butuh uang yang fantastis. Bila tak punya uang, katanya, sulit untuk terpilih.

 

"Kata Pak Bahlil tadi coba kamu pintar tapi enggak punya uang, enggak bisa kepilih. Itu kata pak Bahlil tadi," ujarnya.

 

Dalam catatan Mahfud, 84 persen kepala daerah di Indonesia dibiayai cukong untuk maju pilkada. Imbasnya, setelah terpilih, para calon kepala daerah ini akan memberi imbalan balik kepada cukong yang membiayainya tersebut.

 

"Itu hasil simulasi saya dengan anak-anak LSM. Kalau hitung-hitungan KPK, 84 persen kepala daerah terpilih karena cukong. Itu angka dari KPK," ucapnya.

 

Mahfud MD menilai demokrasi di Indonesia sudah saki. Kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, demokrasi kita tidak sehati. “Demokrasi kita enggak sehat, demokrasi jual beli. Adili 390 kasus pilkada. Kalau saya satu orang Rp1 miliar dia gampang, orang mau menang pilkada, kalah saya menangkan bisa. Atau orang udah menang di telepon dimintai uang."

 

Mahfud menyinggung uang hasil tindakan haram tak akan membuat hidup manusia tenang. Bahkan, menurut Mahfud, sesudah pensiun harus mencari bekingan agar tetap aman.

 

"Kalau kamu peroleh sesuatu secara tak benar, tidurnya enggak nyenyak. Kalau sudah pensiun nyari pengawal. Sesudah tak punya 'beking' jadi tak aman, dikorbankan temannya sendiri. Itulah permainan," kata politikus PKB itu. ***