EmitenNews.com - Indonesia mencetak sejarah dengan memiliki lahan berstatus hak milik di Mekkah, Arab Saudi. CEO Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan lembaga pengelola kekayaan negara itu, akan membeli 8 plot lahan di Tanah Suci, Mekkah. Setelah proses pembelian rampung, dan aturannya sudah diresmikan oleh pemerintah Arab Saudi, Indonesia akan membangun kampung haji.

Rosan Roeslani, Kamis (31/7/2025), menuturkan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia berkesempatan memiliki lahan dengan status hak milik di Mekkah.

"Dalam laporan kepada Bapak Presiden @prabowo, saya menyampaikan tindak lanjut inisiatif ini, yang telah memasuki tahap pengkajian untuk proses pembelian delapan plot lahan, dengan dukungan penuh dari Pemerintah Arab Saudi," papar Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM dalam postingan Instagram @rosanroeslani dikutip Kamis (31/7/2025).

Nantinya, lahan yang diperuntukkan bagi kepentingan umat ini akan dikelola oleh Danantara. Rosan berjanji realisasi pembelian lahan ini akan dilakukan secara profesional dan transparan.

"Insyaallah akan membawa manfaat besar bagi umat, bangsa, serta hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi," ujar mantan Ketua Umum Kadin Indonesia itu.

Rencananya, lahan di Mekah itu akan dibangun kampung haji. Hal itu akan diwujudkan  setelah proses pembelian rampung dan aturannya sudah diresmikan pemerintah Arab Saudi.

"Mereka akan proses mengubah undang-undangnya. Jadi saya dikasih tahu undang-undang yang sudah mulai diubah akan berlaku efektif mulai Januari 2026. Bahwa pihak instansi asing boleh memiliki tanah secara hak milik di Mekkah," kata Rosan Roeslani.

Terkait dengan detail harga maupun lokasi tanah Rosan belum bisa beberkan. Namun yang pasti nantinya Danantara akan pemimpin proyek pembangunan di Mekkah ini.

"Karena ini bisa bersifat komersial juga, nanti ini bisa kita lihat kombinasinya tetapi kita Danantara yang akan me-lead ini. Karena ini akan dibangun juga daerahnya, komersial areanya. Dan yang paling penting bagaimana kita bisa menjaga para haji dan umroh kita ini bisa menjalankan ibadahnya dengan sangat baik," katanya.

Disuarakan sejak era Presiden Joko Widodo, sekitar awal 2020