DPR Minta Targetkan IKN Rampung 4 Tahun Dituangkan dalam Keppres
                                    Terklait target Presiden Prabowo Subianto bahwa IKN akan selesai dalam 4 tahun, Komisi II DPR mengharapkan Keputusan Presiden (Keppres) penetapan status Ibu Kota Nusantara (IKN) segera diterbitkan
EmitenNews.com - Presiden Prabowo menargetkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat diselesaikan dalam empat tahun. Ketua Komisi II DPR M. Rifqinizamy Karsayuda menyatakan pihaknya menyambut baik target tersebut. Terkait dengan itu mereka mengharapkan Keputusan Presiden (Keppres) penetapan status Ibu Kota segera diterbitkan.
“Dalam konteks legislasi, kami berharap Pak Prabowo segera kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden (Keppres, red). Keprres itu merupakan turunan dari Undang-Undang IKN terkait dengan perpindahan Ibu Kota kita secara resmi dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara,” kata Legislator Fraksi NasDem di Jakarta, Minggu (27/10/2024).
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan rencana tersebut disampaikan dalam retret menteri Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang. Dalam konteks penganggaran, Komisi II berharap Badan Otorita IKN mitra kerja Komisi II diberikan kewenangan lebih.
Yaitu, bukan hanya terkait dengan pengelolaan IKN. Tetapi juga dalam konteks pembangunan dan penataan infrastruktur.
“Kami mendengar Presiden telah mengirim surat Presiden kepada pimpinan DPR menunjuk Basuki Hadimulyono menjadi kepala otorita IKN. Ini merupakan kabar baik,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Menteri Sekretaris Kabinet (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun mengatakan Presiden Prabowo masih mempelajari kesiapan IKN sebelum Keppres resmi diteken. Namun, dia memastikan Presiden akan menandatanganinya setelah semuanya siap.(*)
Related News
                            Data BNN, Akibat Narkoba 50 Orang di Indonesia Meninggal Setiap Hari
                            Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Tambang Pasir Ilegal di Gunung Merapi
                            Terjaring OTT, Abdul Wahid jadi Gubernur Riau ke-4 Yang Ditangkap KPK
                            Kasus Korupsi PGN, Terbuka Peluang KPK Jerat Tersangka Korporasi
                            Tidak Ada Masalah, Prabowo Ambil Alih Tanggung Jawab Utang Whoosh
                            Saat Panen, Beras SPHP Disalurkan ke Daerah Non-Produsen Padi
                    
                
                
            
                                
                
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
            
            




