EmitenNews.com - Perubahan struktural tengah menghantam Indonesia dari berbagai arah. Bagi para pelaku pasar dan pembuat kebijakan, tantangannya bukan lagi seberapa cepat disrupsi itu terjadi, melainkan sejauh mana fundamental negara mampu mengendalikan arah perubahan tersebut. Saat ini, dunia usaha dihadapkan pada teknologi yang merombak perilaku konsumen, korupsi yang menyusup ke dalam regulasi negara, ruang publik yang dibanjiri disinformasi, serta tuntutan menjadikan kebudayaan sebagai aset fundamental.

Keempat isu strategis tersebut menjadi sorotan utama dalam forum Generasi Indonesia Bertutur di Epicentrum XXI, Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menyoroti volatilitas ruang publik akibat digitalisasi. Demokrasi dan iklim bisnis yang sehat membutuhkan percakapan berbasis nalar dan data, tetapi ruang digital berpotensi mengubah rasionalitas publik menjadi sentimen emosional.

“Banjir informasi bisa membawa lumpur. Ruang digital dapat dipenuhi hoaks, sensasi, kemarahan, kebencian, berbagai bentuk noisy. Tetapi saya percaya, pada akhirnya masyarakat akan mencari air bersih,” kata Komaruddin. Baginya, "air bersih" adalah informasi kredibel dan terverifikasi yang menjadi landasan dalam mengambil keputusan. Mengingat kecerdasan buatan (AI) beroperasi tanpa empati, ia mendesak generasi muda untuk bertransformasi dari sekadar content creator menjadi idea creator.

Dari ruang publik, persoalan menjalar ke pusat kekuasaan yang berdampak langsung pada kepastian hukum. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, memperingatkan bahwa praktik korupsi di Indonesia telah bermutasi ke tingkat yang berisiko tinggi bagi iklim investasi: state capture corruption. Praktik ini tidak lagi sekadar penggelapan dana publik, melainkan pembajakan kebijakan oleh kepentingan tertentu yang merusak integritas institusi negara.

“Ternyata Indonesia sampai detik ini belum mampu melawan, bahkan memberantas korupsi yang sifatnya state capture corruption,” tegas Samad. Ketika aparat hukum kehilangan independensi atau menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power), kepastian hukum yang menjadi syarat mutlak bagi masuknya investasi akan runtuh. Karena itu, Indonesia mendesak adanya pembenahan sistem peradilan pidana dan perancangan ulang peta jalan pemberantasan korupsi yang komprehensif.

Sebagai penyeimbang di tengah disrupsi global, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menawarkan penguatan dari sisi identitas nasional. Ia menegaskan bahwa kebudayaan bukan sekadar ornamen sosial, melainkan fondasi ekonomi dan diplomasi. Indonesia memiliki keunggulan kompetitif tidak hanya sebagai nation state, tetapi juga civilizational state dengan keragaman budaya yang masif.

“Budaya ini bukan cost center. Tapi budaya itu adalah investment, investasi,” ujar Fadli. Kebudayaan diproyeksikan menjadi modal ekonomi kreatif, instrumen soft power, sekaligus jangkar stabilitas yang menjaga Indonesia tetap memiliki pijakan di tengah dinamika global.

Sementara itu, dari kacamata korporasi dan perilaku pasar, pakar manajemen Rhenald Kasali mengingatkan adanya fenomena human disruption. Teknologi tidak lagi sekadar mendisrupsi model bisnis perusahaan atau menghilangkan lapangan kerja, melainkan merombak total struktur atensi, preferensi konsumen, kenyamanan, dan perilaku manusia.

“Human disruptions adalah suatu keadaan ketika teknologi bukan hanya mengubah bisnis atau kegiatan, tapi mengubah manusianya, aktornya,” kata Rhenald. Di era ini, algoritma menyetir perhatian pasar, sementara kenyamanan mendefinisikan ulang loyalitas konsumen. Paradoksnya, meski teknologi mendemokratisasi akses pengetahuan—yang kini tidak lagi dimonopoli institusi pendidikan—tanpa literasi digital yang memadai, teknologi justru berpotensi memperlebar kesenjangan sosio-ekonomi.