EmitenNews.com - Pemerintah bersama otoritas pasar modal tengah mengebut finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Demutualisasi Bursa Efek, mandat strategis dari UU P2SK yang akan mengubah struktur kelembagaan Bursa Efek Indonesia (BEI). 

RPP ini kini masuk tahap kajian teknis dan pendalaman substansi oleh kementerian terkait, OJK, serta BEI.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (24/11) turut mengangkat suara bahwa proses penyusunan RPP masih berjalan dan difokuskan pada penyesuaian struktur bursa agar selaras dengan praktik global.

“Kami sedang melakukan diskusi dan komparasi beberapa model bentuk demutualisasi yang diterapkan di beberapa bursa global yang optimal bagi pasar modal Indonesia,” ujar Nyoman.

Demutualisasi diproyeksikan memisahkan kepemilikan dan keanggotaan bursa, sehingga peran BEI sebagai operator pasar menjadi lebih profesional, bebas konflik kepentingan, dan mampu mendorong peningkatan tata kelola.

Pemerintah menilai kebijakan ini penting untuk memperkuat daya saing pasar modal Indonesia, terutama dalam menarik investor institusi dan strategi modernisasi infrastruktur bursa.

Sejumlah isu dipersiapkan dalam RPP, mulai dari pembatasan kepemilikan, pengaturan konflik kepentingan, transisi ke bentuk perseroan, hingga mekanisme pengawasan oleh OJK. Pemerintah juga merujuk pengalaman India yang berhasil memperkuat pasar modal melalui reformasi bursa dan perluasan basis investor domestik.

Langkah pendalaman bursa (market deepening) juga turut disuarakan Direktur Utama BEI, Iman Rachman, dalam Media Gathering 2025 yang dikutip Senin (24/11/2025), menyatakan optimisme bahwa pasar modal Indonesia berada di jalur modernisasi besar. 

“Kami dari Bursa, dengan bantuan OJK, teman-teman dari SRO (Self-Regulatory Organization), optimis. Tetap optimis melihat potensi masa depan pasar modal negara Indonesia ke depan. Baik dari sisi produk (produk baru) dan dari sisi supply,” ucap Iman.

Ia turut menambahkan, “Bahkan sebagai gambaran tahun depan, kita akan launching upgrade sistem perdagangan dan pengawasan yang baru dengan kapasitas tiga kali dari yang ada sekarang.”