EmitenNews.com - Sedihnya Anwar Hafid. Di depan anggota DPR RI, Gubernur Sulawesi Tengah itu, mengungkapkan ketimpangan yang dialami daerahnya sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar di Tanah Air. Dana bagi hasil (DBH) yang diterima Pemprov Sulteng cuma sebesar Rp200 miliar.

Gubernur Sulteng Anwar Hafid menyampaikan hal tersebut dalam rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025). 

"Sulteng itu salah satu provinsi penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Presiden bilang ada Rp570 triliun dari pajak yang bersumber dari industri smelter di Sulawesi Tengah. Tapi coba bapak-bapak bayangkan, setiap tahun DBH itu kami hanya mendapatkan Rp200 miliar," ujar mantan anggota DPR RI itu.

Sedihnya lagi. Anwar menjelaskan, Sulteng dalam kondisi hancur akibat tambang saat ini. Namun, para pengusaha selalu berdalih mereka berdiri atas izin usaha industri, sehingga bebas melakukan apapun. 

"Negeri kami itu hancur-hancuran. Tambang di mana-mana. Hancur-hancuran negeri kami itu. Gubernur enggak bisa masuk, Pak, para pengusaha ini bilang, 'di kawasan industri spesial enggak boleh'," katanya. 

Gubernur Anwar Hafid menjelaskan, sebagai penguasa wilayah pihaknya tidak bisa bebas melakukan pengawasan. "Semua berdalih atas izin usaha industri. Jadi kawasan industri itu enggak bisa diapa-apain. Semua bebas. Kendaraan bebas, di dalamnya mau ngapain saja." 

Anwar Hafid juga menyoroti pengusaha yang diberikan tax holiday mencapai 25 tahun. Dalam Undang-Undang Industri itu, masalah itu menjadi problem bagi daerah. 

“Para pengusaha ini diberi tax holiday, tax allowance itu sampai 25 tahun, nikel di Morowali itu tinggal 10 tahun," kata Anwar Hafid. 

Akibatnya bisa dibayangkan, begitu masa produktivitas tambang habis. "Jadi habis tax holiday itu selesai. Habis nikel, kami akan mendapatkan begitu-begitu saja.”

Kepada anggota DPR RI, Gubernur Anwar Hafid mengatakan, perlu menyampaikan ketidakadilan yang dialami daerah itu.