EmitenNews.com - Mari cermati para calon wakil rakyat yang akan bertarung dalam pemilihan umum 2024. Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis setidaknya 12 nama calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi yang akan ikut berkontestasi dalam pemilu legislatif  mendatang. Nama-nama tersebut masuk daftar calon sementara (DCS), yang dipublikasikan pada 19 Agustus 2023. KPU meminta masyarakat mencermati nama-nama bakal caleg tingkat DPR RI, DPD RI dan DPRD.  

 

Dalam keterangannya yang dikutip Sabtu (26/8/2023), Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, 12 nama caleg tersebut hasil temuan dari DCS yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), 19 Agustus 2023. ICW menilai partai politik sebagai pengusung bakal calon anggota legislatif (caleg), masih memberi karpet merah kepada mantan terpidana korupsi.

 

"Temuan ICW menunjukkan, setidaknya terdapat 12 nama mantan koruptor dalam Daftar Calon Sementara bakal caleg, baik tingkat DPR RI maupun DPD RI,” kata Kurnia Ramadhana dalam rilisnya, Jumat (25/8/2023).

 

Berikut temuan ICW tersebut. Untuk bakal Caleg DPR: Satu, Abdillah dari Partai NasDem untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara 1 dengan nomor urut 5. ICW menyebutkan, Abdillah terbukti korupsi dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

 

Lalu, dua, Abdullah Puteh juga Partai NasDem untuk Dapil II Aceh, nomor urut 1. Dalam catatan ICW, anggota DPD RI 2019-2024 itu, terpidana korupsi pembelian unit helikopter saat menjadi Gubernur Aceh.

 

Lainnya, tiga, Susno Duadji dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Sumatera Selatan II nomor urut 2. Pensiunan Komisaris Jenderal Polisi ini pernah dipenjara dalam kasus korupsi pengamanan Pilkada Jawa Barat 2009 dan korupsi penanganan PT Salmah Arowana Lestari.

 

Berikutnya, empat, Nurdin Halid dari Partai Golkar, untuk Dapil Sulawesi Selatan II dengan nomor urut 2. Ia dipenjara dalam kasus korupsi distribusi minyak goreng Bulog. Lima, Rahudman Harahap dari NasDem untuk Dapil Sumatera Utara I dengan nomor urut 4. Dia pernah dipenjara karena korupsi dana tunjangan aparat Desa Tapanuli Selatan saat menjadi Sekda Tapanuli Selatan.

 

Kemudian, enam, Al Amin Nasution dari PDI Perjuangan untuk Dapil Jawa Tengah VII nomor urut 4. Ia pernah masuk bui karena menerima suap dari Sekda Kabuaten Bintan, Kepulauan Riau untuk memuluskan proyek alih fungsi hutan lindung. Tujuh, Rokhim Dahuri juga dari PDIP untuk Dapil Jawa Barat VIII dengan nomor urut 1. Ia terpidana korupsi dana nonbujeter Depertemen Kelautan dan Perikanan. 

 

Bakal Calon Anggota DPD. Satu, Patrice Rio Capella untuk Dapil Bengkulu nomor urut 10, jadi terpidana korupsi karena menerima gratifikasi dalam proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana hasil, dan penyertaan modal sejumlah BUMD di Sumatera Utara oleh Kejaksaan.