EmitenNews.com - Pembangunan ibu kota negara (IKN) yang baru akan mengandalkan alokasi Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) hingga 2024. Khususnya untuk konstruksi gedung-gedung inti pemerintahan. Termasuk istana negara.

 

Kepada pers, di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (22/1/2022), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, dari total sekitar 256 ribu hektare areal, yang fokusnya 2021-2024 adalah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Itu yang akan disiapkan sampai tahun 2024, semua biaya pembangunan kawasan IKN itu dengan APBN.

 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memaparkan rencana selanjutnya dalam pembangunan IKN atau ibu kota baru di Kalimantan Timur, akan dimulai setelah mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Termasuk soal alokasi anggaran.

 

"Sekarang ini belum ada anggaran untuk IKN. Jadi, belum bisa melakukan apa-apa. Kita persiapan saja," ujar Menteri Basuki Hadimuljono.

 

Sejauh ini, Basuki memastikan, anggarannya akan dicarikan terlebih dahulu, atau disiapkan oleh Kementerian Keuangan. “Kalau soal financing saya pasti ikuti yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan."

 

Sejauh ini, Menteri Basuki belum mau berbicara lebih jauh soal rencana investasi yang akan ditanamkan di proyek ibu kota baru itu. Kementerian PUPR saat ini masih akan berfokus pada anggaran di APBN.

 

"Selama ini saya dari Kementerian PUPR belum ada soal investasi. Jadi saya mengelola yang APBN," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. ***