Miliki Potensi Besar, Ketua DPD Dorong Indonesia jadi Kiblat Busana Muslim Dunia

EmitenNews.com - Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai poros busana Muslim dunia. Para desainer Tanah Air memiliki kreativitas yang mampu menembus keinginan masyarakat internasional. Selain itu, Indonesia memiliki bahan baku melimpah. Pemerintah diminta mendorong dan memberikan dukungan agar Indonesia mendapatkan daya tawar lebih baik di pasar global.
"Potensi Indonesia cukup besar untuk menjadi kiblat busana Muslim global. Kita memiliki banyak desainer yang mumpuni untuk itu. Ini menjadi kekuatan atau modal utama bagi Indonesia untuk menjadi poros busana Muslim global," kata Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di sela-sela kunjungan dapil ke Jawa Timur, Jumat (12/11/2021).
Sebagai negara dengan jumlah penduduk umat Muslim terbesar di dunia, LaNyalla menilai hal tersebut realistis diwujudkan. Senator asal Jawa Timur itu mendorong Indonesia menuju pencapaian pertumbuhan produksi busana Muslim yang dapat mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pusat atau kiblat busana Muslim dunia. Juga agar menjadi salah satu pemain besar di industri busana Muslim global.
Kekuatan ini harus mampu menguatkan para pelaku usaha yang masih berada di level bawah didukung regulasi yang menumbuhkembangkan industri, akademisi, asosiasi, hingga desainer agar dapat berkolaborasi untuk mengukuhkan kekuatan pasar busana Muslim Indonesia.
"Industri ini masih didominasi pelaku UKM. Pemerintah perlu mendorong dan memberikan dukungan agar Indonesia mampu mendapatkan daya tawar lebih baik di pasar global. Karena UKM sulit bersaing di pasar internasional jika berjalan sendiri-sendiri," ujar LaNyalla Mahmud Mattalitti. ***
Related News

Usai Bertemu Prabowo, Jepang Siap Biayai PLTP Rp8,2T di SumbarĀ

Ini Tiga Tersangka TPPU Kasus Suap Putusan Lepas CPO, Cek Namanya

Februari 2025, Angka Pengangguran di Indonesia Naik 83 Ribu Orang

Jalin MoU dengan LPSK, Dewan Pers Perkuat Perlindungan Jurnalis

Kolaborasi KORIKA-AREA31 Atasi Dampak Kesehatan Akibat Perubahan Iklim

Tidak Bisa Lagi Tangkap Pimpinan BUMN, Ini Langkah KPK