Bagi bank kecil yang tercatat di BEI, isu penghapusan KBMI 1 akan jadi sentimen bagi pergerakan sahamnya. Maka, tidak ada salahnya jika kita melihat bagaimana pergerakan saham-saham bank kecil itu pada tahun ini.

Data berikut merupakan data pergerakan saham bank kecil periode akhir 2024 hingga 22 Desember 2025. Ini rinciannya:

- BCIC: turun 11,11% dari Rp180 menjadi Rp160
- BSWD: turun 68,9% dari Rp2.690 menjadi Rp835
- MASB: turun 8,5% dari Rp3.630 menjadi Rp3.320
- BANK: naik 48% dari Rp625 menjadi Rp925
- AGRS: naik 9,7% dari Rp72 menjadi Rp79
- BVIC: naik 23,6% dari Rp89 menjadi Rp110
- DNAR: naik 61,9% dari Rp113 menjadi Rp183
- BBSI: turun 6,7% dari Rp4.200 menjadi Rp3.920
- AMAR: naik 17,3% dari Rp191 menjadi Rp224
- BABP: naik 1,8% dari Rp54 menjadi Rp55
- BBMD: naik 3,4% dari Rp1.930 menjadi Rp1.995
- BBYB: naik 116,5% dari Rp218 menjadi Rp472
- BNBA: naik 7,5% dari Rp600 menjadi Rp645

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa rencana OJK menghapus KBMI 1 tidak serta merta menjadi sentimen negatif bagi saham-saham bank kecil. Dari 13 saham bank kecil di atas, tercatat hanya empat saham yang tercatat turun hingga 22 Desember 2025.

OJK Masih Evaluasi dan Perlu Koordinasi dengan Stakeholders

Terlepas dari respons para emiten bank kecil dan pergerakan sahamnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, konsolidasi bank (khususnya KBMI 1) mempertimbangkan dinamika teknologi informasi, akselerasi digital, ketidakpastian global, hingga meningkatkan risiko serangan siber. "Dengan konsolidasi, maka bank akan punya ruang untuk memperkuat permodalan dan skala usaha baik organik maupun anorganik," kata Dian dalam Konferensi Pers RDK Bulanan (RDKB) November 2025, Kamis (11/12).

Namun Dian menjelaskan, setiap bank KBMI 1 perlu melakukan tinjauan dari sisi kekuatan dan kelemahannya masing-masing untuk melakukan konsolidasi. Terlebih, kata Dian, dorongan konsolidasi masih bersifat persuasif, bukan paksaan.

"Jadi, konsolidasi dan aksi korporasi dilakukan secara natural sesuai kajian bisnis dan nilai secara case by case untuk memastikan kepatuhan regulasi," tutur Dian.

Dian pun menegaskan, dorongan konsolidasi juga dilakukan agar bank KBMI 1 bisa naik kelas. Namun, katanya, untuk naik kelas pun tidak hanya dilihat dari modal inti saja, melainkan juga kesiapan digitalnya.

Meski begitu, Dian memastikan, rencana konsolidasi terus akan dievaluasi. "Sehingga tidak perlu tergesa-gesa, tapi bertahap dan terukur," ujarnya.

Di sisi lain, pengamat perbankan Paul Sutaryono dalam tulisan opini di Emitennews.com menuturkan, sesungguhnya, rencana OJK mendorong, untuk tidak menyebut menghapus KBMI 1 itu masih berstatus wacana. Dengan demikian, belum ada Peraturan OJK (POJK) yang mengatur tata cara merger dengan peer group-nya atau diakuisisi oleh bank yang lebih besar. Demikian pula belum ada kepastian kapan rencana itu wajib dilaksanakan dan kapan batas akhirnya.

Oleh karena itu, kata Paul, OJK hendaknya melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) bank umum seperti Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pemegang saham pengendali KBMI 1 dan Badan Supervisi OJK sebagai kepanjangan tangan pengawasan DPR terhadap OJK.

Plus asosiasi perbankan seperti Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) dan Himpunan Bank Negara (Himbara) dan pengamat. Dengan demikian, rencana itu dapat dilaksanakan dengan lancar dan sepi dari resistensi dalam bentuk penolakan atau sikap menghambat dengan halus. (*)