EmitenNews.com—Kritik pedas silih berganti berdatangan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi PT waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) yang harus terus di injeksi modal oleh pemerintah melalui skema right issue dan suntikan dana PMN.


Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta BUMN Konstruksi PT Waskita Karya (Persero) untuk tidak selalu bergantung dengan Penyertaan Modal Negara (PMN). Menurut Anggota Komisi XI itu, alasan utama pengajuan PMN Waskita adalah ingin menuntaskan proyek jalan tol di Palembang-Betung serta Ciawi-Sukabumi. Padahal, problem mendasar dari Waskita ini adalah krisis neraca keuangan di tubuh Waskita.


“Kalau setiap krisis keuangan solusinya adalah PMN, ini akan sangat membebani APBN. Apalagi saat ini katanya APBN lagi jebol. Kok Waskita dapat PMN," katanya dalam rapat dengan jajaran direksi Waskita Karya di Kompleks Parlemen, Jakarta, belum lama ini.


Karena itu, Kamrussamad meminta jajaran direksi BUMN harus kreatif dalam mencari solusi pendanaan segala macam proyeknya. Menurutnya, masing-masing BUMN Karya harus mampu kembali menyehatkan neracanya sendiri. “Mindset direksi jangan manja. Jangan sampai sedikit-sedikit PMN menjadi solusi dari setiap krisis keuangan di Waskita. BUMN harus kreatif," tegas politisi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (FP-Gerindra).


Dia menyarankan agar perusahaan itu untuk membenahi tata kelola perusahaan yang baik, mengoptimalkan strategic partnership, atau melakukan transformasi bisnis yang bertumpu pada kompetensi inti Waskita sebagai kontraktor.


Kamrussamad menjelaskan, suntikan PMN kepada BUMN secara umum memang bisa membantu menyelesaikan proyek infrastruktur. Tapi, pemberian PMN tiap tahun menjadi kurang tepat. Pasalnya, di tahun 2021, Waskita sudah diberikan PMN sebesar Rp7,9 triliun,


Ia pun menambahkan, dana PMN tersebut digunakan lebih banyak untuk kebutuhan operasional sebesar 64 persen, sementara modal kerja hanya 15 persen. “Kita tidak mau nanti, ketika PMN yang diajukan diberikan yakni Rp3 triliun, digunakan kembali untuk operasional perusahaan kembali. Ini harus ada komitmen tegas dari Direksi Waskita," ungkapnya.


Sementara itu Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta pemerintah tinjau kembali right issue PT Waskita. Sebab, menurutnya, yang perlu diperhatikan ketika Waskita menginginkan right issue dari pemerintah adalah faktor risiko. Secara sederhana, right issue adalah hak yang diberikan kepada investor lama untuk membeli saham baru yang diterbitkan sebelum saham baru tersebut ditawarkan kepada investor lain.


"Komisi XI akan mempertimbangkan kelayakan right issue bagi Waskita dengan melihat performa keuangan yang dimilikinya," ujar Anis dalam keterangan persnya, pekan lalu.


Mengutip paparan Dirut Waskita, Anis membeberkan posisi keuangan Waskita. Ekuitas Waskita memiliki pertumbuhan minus 9,2 persen. Sedangkan liabilitas (utang) tumbuh 4 persen. Bahkan, Rasio Utang dan ekuitas (Debt to Equity ratio/DER) membengkak hingga di atas angka 3. "Padahal, perusahaan yang sehat secara keuangan ditunjukkan dengan rasio DER di bawah angka 1 atau di bawah 100 persen, semakin rendah rasio DER maka semakin bagus," papar Anis.


Sementara itu, Direktur utama PT Waskita Karya Tbk Destiawan Soewardjono menargetkan dana masyarakat yang terkumpul dari rights issue dapat mencapai Rp900 miliar. Ia menjelaskan PMN senilai Rp3 triliun akan dialokasikan untuk penyelesaian ruas tol Kayu Agung-Palembang-Betung senilai Rp2 triliun dan penyelesaian ruas Tol Ciawi-Sukabumi senilai Rp996 miliar.


“Dengan PMN senilai Rp3 triliun, bila komposisi saham ingin tetap, rights issue yang diharapkan sebesar Rp9 miliar. Apabila ini tercapai, struktur kepemilikan saham Waskita Karya ialah 75,35 persen milik pemerintah dan 24,65 persen dari publik,” kata Destiawan.


Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas meminta PT Adhi Karya (Persero) untuk tidak mengandalkan Penambahan Modal Negara dan rights issue dalam pembiayaan proyek-proyek yang dikerjakannya. Hal ini diungkapkannya dalam Rapat dengar Pendapat dengan Kementerian Keuangan RI dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pada pekan lalu.


“Saya kasih contoh saja jalan tol Yogyakarta-Bawen ini anggarannya PMN Rp390 miliar, rights issue-nya 145 miliar. Artinya total dari proyek ini dibiayai PMN dan rights issue, gitu? tidak ada sumber dana lainnya, ini bagaimana bisa begitu Pak?” tanya Bertu.


Sebelumnya, Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Entus Asnawi Mukhson menjelaskan bahwa proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen memiliki nilai investasi Rp14,25 triliun. Disebutkan juga pada pekerjaan itu ekuitas Adhi Karya sebesar Rp535 miliar atau dengan share 12,5% yang terdiri dari Rp390 miliar PMN dan Rp145 miliar rights issue. 


Dalam contoh yang dikemukakannya, jalan tol Yogyakarta - Bawen sendiri merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut, PT Adhi Karya seharusnya bisa mendapat peluang pembiayaan dari pihak lain di luar dana yang bersumber dari keuangan negara. 


“Ini kalau saya ini pemerintah gitu ya, disuruh milih ini proyek dimasukkan ke pembiayaan atau ke belanja modal, kalau modelnya gini pasti saya pilih belanja modal saja. Saya suruh PU saja mengerjakan, tidak usah investasi. Ini punya pemerintah semua. Harusnya kalau memang ini ada PMN, ada rights issue ada juga dong sumber lainnya itu yang diharapkan pemerintah dalam hal pelaksanaan proyek PSN ini Pak kepada Adhi Karya,” ujarnya kepada Direktur Utama PT Adhi Karya.