EmitenNews.com - Pemerintah terus meningkatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Per 16 Mei 2025, pemerintah telah menyalurkan KUR sebanyak Rp96,75 triliun kepada 1,7 juta debitur. Secara kualitas, KUR yang disalurkan itu tercatat memiliki kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) 2,03 persen.

"Untuk porsi penyaluran KUR di sektor produktif juga terus ditingkatkan. Pada posisi 30 April 2025, porsi penyaluran KUR kepada sektor produktif sebesar 59,4 persen. Ini bentuk nyata Pemerintah dalam mendukung peningkatan usaha di sektor produktif, termasuk sektor perikanan dan pariwisata," jelas Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Posisi Maret 2025, jumlah debitur baru yang mengakses KUR sebanyak 544.298 debitur KUR dan jumlah debitur KUR yang berhasil naik kelas sebanyak 293.082 debitur KUR.

Penyaluran KUR di sektor perikanan sebanyak Rp1,49 triliun. Lalu, sektor pariwisata sebanyak Rp5,84 triliun yang terdiri atas penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum serta transportasi, pergudangan dan komunikasi.

"Untuk mendukung usaha produktif, termasuk di sektor perikanan, penyaluran KUR memberikan kelonggaran berupa pemberian akses KUR berulang sebanyak empat kali untuk skema KUR Mikro dan KUR Kecil," ujar Deputi Ferry Irawan. 

DPR mengawal penuh pelaksanaan penyaluran KUR

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah mengatakan pihaknya mengawal penuh pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Komisi VII mengawal penuh agar Kredit Usaha Rakyat itu betul-betul terlaksana dan sesuai dengan komitmennya," kata Siti Mukaromah usai pembukaan kegiatan Entrepreneur Hub Terpadu Banyumas 2025 yang diselenggarakan Kementerian UMKM di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (8/5/2025).

Komitmen tersebut tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari perbankan milik pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Selain itu, kalangan DPR  juga mengawal sepenuhnya agar komitmen tersebut berjalan dengan baik serta berdampak dan dirasakan oleh masyarakat termasuk masyarakat menengah ke bawah.

Dalam sambutannya pada kegiatan di Unsoed itu, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan peta jalan Kementerian UMKM setelah berpisah dengan Kementerian Koperasi, pihaknya membedah tugas sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan, yang pertama dari sisi pelatihan ada Deputi Wirausaha.

Ketika UMKM sudah dibekali dan dilanjutkan dengan permodalan mikro, kata dia, pelaku-pelaku UMKM itu dikelompokkan ke usaha mikro.

"Ketika sudah berlanjut di mikro, kita perkuat dengan segala legalitas, perizinan, literasi keuangan, kita tingkatkan kelasnya kepada usaha kecil. Nah di usaha kecil ini kita perkuat lagi dengan bantuan permodalan juga untuk naik kelas menjadi kelas menengah," katanya.

Pada kelas menengah itulah tugas terakhir dari Kementerian UMKM yang harus diwujudkan melalui kemitraan dengan perusahaan besar yang tentunya didukung oleh Himbara maupun bank-bank swasta lainnya berupa KUR.

"KUR ini alokasinya sekarang ini Rp300 triliun, Rp20 triliun di antaranya karena itu arahan Presiden Prabowo Subianto untuk peralatan usaha yang menunjang padat karya," katanya.

Dengan demikian jika ada kelompok usahawan yang berada di sektor pertanian maupun kelautan, dipersilahkan mengajukan peralatan produksinya melalui skema KUR yang telah disediakan oleh pemerintah. ***