EmitenNews.com - Menggandeng delapan lembaga melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat ekosistem jaminan produk halal (JPH) di Indonesia.

Salah satu penandatanganan sinergi dilakukan BPJPH dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) tentang sosialisasi, edukasi, dan publikasi terkait implementasi di bidang jaminan produk halal.

"Kami mengapresiasi komitmen para pihak untuk memperkuat ekosistem penyelenggaraan jaminan produk halal, yang pada hari ini dituangkan melalui MoU dan juga perjanjian kerja sama yang telah kita tandatangani bersama," ujar Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

Dengan ditandatanganinya kerja sama ini, Haikal menyebutkan, kewajiban kita dalam mewujudkan perlindungan kehalalan produk di Indonesia ini kita laksanakan secara bersama-sama. “Semoga apa yang kita upayakan ini mendapatkan ridho Allah SWT."

Ke delapan kerja sama soal jaminan produk halal yang dijalin oleh BPJPH itu, di antaranya dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta.

Lainnya, dengan Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia; Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia; Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) LPK Halalin Academy.

Kemudian, LPK Halal Center Politeknik Aka Bogor; LPK Cendikia Muslim; LPK Ahmad Dahlan Halal Center; serta LPK Pusat Kajian dan Advokasi Halal Institut.

Sejauh ini BPJPH memiliki 104 perjanjian, yang siap dijalankan. Harapannya, kedelapan perjanjian dan PKS yang baru ditandatangani bersama dapat dijalankan dengan baik.

Cakupan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia memang begitu luas dan melibatkan banyak pihak. Karena itu, urai Haikal menuntut keterlibatan banyak pemangku kepentingan sesuai fungsi dan peran masing-masing demi terwujudnya penyelenggaraan jaminan produk halal yang efektif dan efisien. 

“Kerja sama dengan kedelapan pihak tersebut bisa mendorong penguatan ekosistem halal di Tanah Air,” katanya.