EmitenNews.com - Moody’s Investors Service dalam laporan terbarunya mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2, namun mengubah outlook dari stabil menjadi negatif. Perubahan outlook ini mencerminkan meningkatnya kehati-hatian lembaga pemeringkat terhadap sejumlah risiko ke depan, meski fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih solid.

Pemerintah menilai keputusan Moody’s tersebut tidak mencerminkan pelemahan mendasar ekonomi nasional. Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan resmi, Minggu, (8/2/2026) menegaskan bahwa berbagai kebijakan dan penguatan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang dijalankan diyakini mampu menjawab kekhawatiran yang disampaikan Moody’s.

Secara fundamental, kinerja ekonomi Indonesia masih terjaga. Pertumbuhan PDB mencapai 5,39% pada kuartal IV-2025 dan 5,11% sepanjang 2025, sementara defisit fiskal konsisten berada di bawah 3% dan rasio utang pemerintah sekitar 40% terhadap PDB. Kondisi tersebut menjadi penopang utama afirmasi peringkat kredit Indonesia di level investment grade.

Moody’s juga mencatat langkah Pemerintah dalam memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan, termasuk pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara. Pemerintah menegaskan bahwa pemisahan fungsi pembiayaan antara APBN dan Danantara dirancang untuk menjaga disiplin fiskal sekaligus membuka sumber pembiayaan alternatif bagi pembangunan jangka panjang.

Komitmen fiskal tetap dipertahankan dengan realisasi defisit APBN 2025 sebesar 2,92% serta target defisit APBN 2026 di kisaran 2,68%. Program prioritas nasional tetap berjalan dengan pengendalian belanja administratif, tanpa mengurangi belanja pembangunan inti.

Di sektor pasar modal, Pemerintah bersama OJK dan BEI juga terus mendorong reformasi struktural, termasuk rencana peningkatan minimum free float menjadi 15% dan penguatan transparansi kepemilikan manfaat akhir, yang ditargetkan mulai difinalisasi pada Maret 2026.

“Komunikasi menjadi sangat penting agar arah kebijakan fiskal dan moneter Indonesia dapat dipahami secara utuh oleh lembaga pemeringkat,” ujar Haryo, menegaskan komitmen Pemerintah menjaga kredibilitas kebijakan di tengah perubahan outlook tersebut.