EmitenNews.com - Pemerintah terus berkomitmen dalam mendukung penerapan ESG sebagai fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Katadata Environmental, Social, and Governance (ESG) Index telah melakukan penilaian terhadap delapan sektor dengan menggunakan 80 indikator.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa sektor perkebunan serta energi dan pertambangan memperoleh nilai ESG tertinggi. Kedua sektor tersebut tidak hanya menjadi andalan ekspor nasional, tetapi juga mencerminkan bahwa tingginya kepatuhan dan kualitas penerapan ESG sejalan dengan keberlanjutan ekonomi nasional.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menilai capaian tersebut memberikan optimisme bagi arah kebijakan Pemerintah ke depan, sekaligus menegaskan resiliensi perekonomian nasional yang terbukti mampu bertahan menghadapi dinamika global berkat konsumsi domestik yang signifikan.

"Di sisi lain, Pemerintah juga menekankan pentingnya inklusivitas, di mana pertumbuhan ekonomi harus berkualitas dengan mengurangi kesenjangan, menekan kemiskinan ekstrem, serta membuka lebih banyak kesempatan kerja," katanya saat menyampaikan keynote spech dalam acara Katadata Sustainability Action for the Future Economy 2025 (KataData SAFE 2025), Rabu (10/09).

Aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian utama, khususnya terkait isu lingkungan dan perubahan iklim. Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi baik di tingkat nasional maupun internasional, serta terus mendorong pembiayaan hijau dan pelaksanaan proyek-proyek pengurangan emisi.

Upaya ini diperkuat dengan berbagai kerja sama multilateral, termasuk melalui forum G20 dan skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Integrasi prinsip ESG diharapkan tidak hanya menjadi standar global, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat daya saing, menjaga stabilitas ekonomi, serta memastikan pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Sesmenko Susiwijono meyampaikan bahwa saat ini Indonesia juga tengah menempuh proses aksesi menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dimana standar OECD sendiri mencakup seluruh sektor termasuk aspek ESG.

Proses aksesi tersebut secara umum membutuhkan waktu hingga 5–8 tahun, namun Indonesia bertekad untuk memenuhi standar internasional tersebut dalam waktu yang lebih singkat. Langkah ini juga menjadi pijakan penting agar Indonesia dapat memiliki tata kelola yang kian optimal sesuai dengan standar global.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah juga terus memperkuat kebijakan domestik melalui berbagai stimulus ekonomi. Dari sisi demand, Pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial, subsidi, dan program penguatan daya beli masyarakat.

Sedangkan pada sisi supply, Pemerintah juga telah memberikan insentif industri padat karya, diskon tarif transportasi, dan berbagai program lainnya. Strategi tersebut bertujuan untuk dapat menjaga konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama perekonomian nasional.

“Kejadian beberapa hari ini tidak terlepas dari masalah isu sosial. Kami di Pemerintah sudah mulai membahas bagaimana mem-balance supaya tidak terjadi beberapa hal yang bisa menjadi driver kemunculan dari masalah, dan itu bisa menjadi faktor yang sangat penting mengalahkan hal-hal teknis," tegasnya.(*)