SPBU Swasta Keluhkan Kelangkaan BBM, Begini Respon ESDM
:
0
Ilustrasi SPBU swasta mengeluhkan kelangkaan BBM nonsubsidi. Dok. SINDOnews.
EmitenNews.com - Pemerintah perlu menanggapi serius keluhan sejumlah SPBU swasta terkait kelangkaan BBM nonsubsidi. Jika tidak, ada kekhawatiran bakal berdampak kepada investasi. Jika sulit mendapatkan bahan bakar minyak, mereka bisa saja menunda ekspansi bisnisnya, atau bahkan menutup bisnis SPBU-nya di Indonesia.
Dalam keterangannya yang dikutip Kamis (11/9/2025), Direktur Utama BP-AKR, Vanda Laura mengatakan, pihaknya berencana membangun 10 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Namun semuanya batal, gara-gara kesulitan memperoleh BBM.
“Sesungguhnya, 10 SPBU tersebut sudah dibangun, tinggal beroperasi. Kalau misalkan mau dilihat apakah SPBU sudah dibangun? Sudah ada, tinggal dibuka pintunya,” tutur Vanda Laura.
Kelangkaan BBM yang membuat kemitraan antara British Petroleum (BP), perusahaan energi multinasional dari Inggris, dengan AKR Corporindo Tbk, perusahaan logistik dan distribusi dari Indonesia, tak lagi bersemangat berbisnis di Indonesia.
“Untuk saat ini, kami masih melihat situasi dan kondisi. Kalau misalnya SPBU kami buka, kalau tidak ada barangnya (BBM) kan sayang,” kata Vanda Laura, di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Permasalahan yang ada, telah disampaikan saat rapat bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung. Rapat terselenggara sebagai respons pemerintah terkait kelangkaan BBM di SPBU swasta, seperti Shell dan BP.
Selain menyampaikan kendala ekspansi bisnis yang disebabkan oleh kelangkaan BBM, Vanda juga menyampaikan kompleksitas kondisi BP ketika disarankan untuk membeli BBM dari Pertamina.
Pasalnya, masing-masing badan usaha, termasuk Pertamina dan BP, memiliki zat tambahan (aditif) berbeda. Hal itu menyebabkan adanya perbedaan spek dari BBM yang dijual oleh masing-masing badan usaha.
“Pada intinya, yang kami cari adalah solusi yang win-win untuk semua, paling penting adalah win-win untuk masyarakat,” kata Vanda Laura.
Vanda menceritakan, pihaknya masih mencari solusi alternatif dari yang ditawarkan oleh pemerintah. Ia mencari alternatif-alternatif lain. “Kami juga harus mengevaluasi lebih lanjut dan mengantisipasi apabila ada potensi risiko dan lain sebagainya.”
Related News
Potongan Dipangkas, Grab Pertimbangkan Ubah Model Bisnisnya
BFIN Beber Kronologi Upaya Penarikan Mobil Konsumen
Kasus LNG, Hakim Ungkap Ada Eks Dirut Pertamina di Balik Rugi Rp1,77T
APPRI Rilis Survei PR 2026, Industri Masuk Fase Transisi Strategis
Kasus Pengadaan LNG, Vonis 4,6 Tahun Untuk Eks Direktur Pertamina Ini
Indonesia Masih Tujuan Favorit Wisatawan, Turis Malaysia Mendominasi





