EmitenNews.com - Tidak ada peluang penggunaan anggaran negara bagi pendirian family office di Indonesia. Dengan garis jelas seperti itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempersilakan saja Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merampungkan rencananya itu, asal tidak menggunakan APBN. LBP memastikan bakal merilis Wealth Management Consulting (WMC) tahun ini.

Dalam keterangannya yang dikutip Selasa(14/10/2025), Menkeu Purbaya mengatakan tidak akan mengalihkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk belanja pendirian family office di Indonesia. Ia mempersilakan DEN untuk mendirikannya sendiri.

"Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun, ya bangun saja sendiri. Saya nggak akan alihkan anggarannya ke sana," kata Purbaya Yudhi Sadewa, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Garis Menteri Purbaya jelas. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan itu memastikan hanya akan memberikan anggaran untuk program yang tepat. Dengan demikian pelaksanaannya diharapkan dapat tepat waktu, tepat sasaran dan tidak ada kebocoran.

"Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor. Itu saja," ucap Purbaya.

Purbaya juga menegaskan tidak terlibat dalam rencana pendirian family office. Lagi pula, ia mengaku belum terlalu memahami konsep pembentukan itu.

"Saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain saja. Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab," imbuh Purbaya.

Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan rencana pembentukan family office atau Wealth Management Consulting (WMC) tetap berlanjut di era Presiden Prabowo Subianto. Eks Menko Kemaritiman, dan Investasi itu, mengungkapkan rencana itu kini dalam tahap finalisasi, dan ditargetkannya bisa beroperasi tahun ini juga.

"Saya kira masih berjalan. Kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan Presiden," ujar Luhut di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (28/7/2025).

Penting dicatat, family office merupakan skema layanan keuangan untuk mengelola kekayaan ultra high-net-worth individuals (UHNWI) atau investor kakap global agar menanamkan dananya di Indonesia. Inisiatif ini sempat direncanakan mulai berjalan sejak Februari 2025, namun implementasinya masih dalam tahap persiapan.

Kini, Luhut mengatakan pembentukan family office kini dalam tahap finalisasi. Ia mengatakan, pemerintah juga telah meminta masukan dari investor global ternama asal Amerika Serikat, Ray Dalio selaku pendiri perusahaan hedge fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates.

Gagasan Luhut Binsar Pandjaitan yang disuarakan sejak era Presiden Jokowi

Sesungguhnya ini gagasan lama Luhut. Rencana pembentukan Family Office pertama kali disuarakannya pada Mei 2024, saat masih menjadi menteri andalan  pemerintahan Presiden Joko Widodo. Gagasan itu kemudian mendapat lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto dan terus diproses di masa transisi pemerintahan.

Pada Januari 2025, Luhut menyebut Family Office sudah mendapat persetujuan dari Prabowo. Ia bahkan sempat mengusulkan agar program ini langsung dimulai pada Februari 2025, mengingat studi dan persiapan telah dilakukan cukup lama.

"Kita mau cepat. Kalau saya ketemu Presiden, kalau saya boleh usul, bulan depan boleh kita jadikan. Kita sudah lama studi kok," kata Luhut kala itu.

Pada Maret 2025, Luhut dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kembali membahas kelanjutan program tersebut. Saat itu, Luhut menyatakan pihaknya telah bekerja mempersiapkan selama enam bulan dan juga melibatkan pelaku global seperti Ray Dalio untuk memberi umpan balik.

Ketika itu, Luhut menegaskan bahwa seluruh pihak, termasuk Kementerian Keuangan, harus satu suara agar implementasi Family Office bisa maksimal. Kementerian Keuangan sempat disebut mempertanyakan manfaat dari proyek ini, namun Luhut berharap semua kementerian dapat mendukung rencana strategis tersebut. ***