EmitenNews.com - Presiden Prabowo Subianto mengambil alih tanggung jawab soal utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, atau Whoosh. Prabowo mengaku sudah menghitung proyek KA Cepat Whoosh, dan dia menilai tak ada masalah. Seperti Jokowi, Prabowo berpendapat Whoosh adalah transportasi publik, sehingga tak boleh berbicara untung-rugi.

"Apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Indonesia bukan negara sembarang, kita hitung tidak ada masalah. Saya tanggung jawab itu Whoosh semuanya," tegas Presiden Prabowo Subianto dengan nada tinggi saat meresmikan Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Karena itu pula, Prabowo meminta PT Kereta Api Indonesia tak usah khawatir, fokus saja untuk melayani rakyat dan berjuang untuk rakyat.

"Teknologi dan sarana. Saya sekarang tanggung jawab Whoosh. Semua itu transportasi publik, jangan dihitung untung rugi, tetapi manfaatnya untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu," tegas Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Dengan semangat seperti itu, Presiden Prabowo Subianto mendukung proyek kereta cepat tidak hanya sampai Bandung, melainkan diperpanjang hingga Surabaya. Bahkan, dirinya meminta kereta cepat juga perlu diperpanjang hingga ujung timur Pulau Jawa yakni Banyuwangi, Jawa Timur.

"Insya Allah, kereta cepat bisa sampai Surabaya. Kalau perlu, diperpanjang hingga Banyuwangi. Surabaya itu zaman dulu, sekarang harus sampai Banyuwangi," kata Prabowo kepada pers, usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, pemerintah berharap kereta cepat bisa diperpanjang hingga Banyuwangi.

"Beberapa saat yang lalu, Bapak Presiden menyampaikan, kenapa tidak Jakarta-Surabaya, bahkan sampai Banyuwangi. Harapannya akan membuka atau memberikan jalan bagi pemerataan pembangunan," kata Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

AHY mengungkapkan, soal pembangunan kereta cepat adalah berbicara keadilan.”Saya ulangi berbicara keadilan dan pemerataan antarwilayah. Tidak boleh ada yang tertinggal dan tidak boleh ada yang kemudian tidak terjangkau."

Transportasi massal itu bukan diukur dari laba, tetapi dari keuntungan sosial

Di tengah polemik utang jumbo megaproyek Whoosh, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyampaikan kereta cepat yang dibangun di masa kepemimpinan Jokowi itu, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan finansial. Harus juga menghitung investasi sosial yang diperoleh atas pembangunan transportasi massal.

"Transportasi massal itu bukan diukur dari laba, tetapi dari keuntungan sosial, seperti pengurangan emisi karbon dan peningkatan produktivitas masyarakat," ungkap Jokowi di Surakarta, Senin (27/10/2025).

Jokowi menyebutkan, Whoosh dibangun sebagai upaya mengatasi kemacetan parah di Jakarta dan Bandung. Kemacetan di dua daerah itu ditaksir merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahun.

Jokowi berpendapat transportasi massal, seperti Whoosh, MRT, dan LRT, memiliki social return on investment berupa penurunan polusi, peningkatan produktivitas masyarakat, dan penghematan waktu.

Seperti kita tahu, pembangunan megaproyek Whoosh senilai USD7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186) menyisakan utang yang harus dilunasi pemerintah. Di tengah perdebatan soal bagaimana membayar utang proyek ke pihak China itu, Menteri Keuangan Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tak akan membayar utang tersebut ksi APBN. Ia meminta Danantara mengurus utang tersebut karena dividen BUMN tak lagi dikelola Kemenkeu.

"Whoosh sudah dikelola oleh Danantara. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja," ujar Purbaya.

Jadi makin ramai, karena pihak Danantara berkeberatan dengan usulan Menkeu Purbaya. Pasalnya, dana kelolaan Danantara peruntukannya untuk investasi, bukan membayar utang pemerintah.