EmitenNews.com - Mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas, bagian dari komitmen Bank Indonesia dalam menjaga likuiditas perbankan nasional. Itu yang dijalankan bank sentral RI ini lewat penyaluran Kebijakan Likuiditas Mikroprudensial kepada perbankan. Hingga April 2025 KLM Bank Indonesia menerima tambahan sekitar Rp80 triliun.

"KLM efektif per 1 April 2025 sudah ada tambahan sekitar Rp80 triliun," ucap Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Solikin M Juhro pada acara Taklimat Media di Gedung BI Jakarta, pada Senin (26/5/2025).

Solikin menyebutkan, tambahan sekitar Rp80 triliun tersebut untuk menjaga stabilitas likuiditas. "Insentif ya yang berupa tadi, pengurangan giro wajib minimum. Duitnya pasti untuk disalurkan ke kredit yang produktif secara struktur dan lain-lain."

Menurut Solikin, KLM merupakan katalis pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. KLM juga bisa menjadi solusi bagi bank yang saat ini menghimpun dana pihak ketiga saat kondisi ekonomi sedang sulit.

Kondisi ekonomi yang tidak stabil menciptakan permasalahan daya tahan finansial bagi masyarakat di Indonesia yang berujung kepada penurunan DPK yang diterima bank.

Padahal DPK ini merupakan modal bagi perbankan untuk penyaluran kredit yang dibutuhkan untuk membangun pertumbuhan ekonomi.

BI berikan pengurangan giro bank di BI untuk pemenuhan Giro Wajib Minimum 

Sementara itu, Bank Indonesia dilaporkan telah menyalurkan kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) sebesar Rp 370,6 triliun hingga minggu kedua April 2025.

Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial adalah insentif yang diberikan BI berupa pengurangan giro bank di BI untuk pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM). Tujuannya, mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas, termasuk properti.

Jumlah tersebut meningkat Rp78,3 triliun dibandingkan posisi minggu kedua Maret yang masih berada di angka Rp292,3 triliun.

Dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (23/4/2025), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan dari total penyaluran tersebut, masing-masing kelompok bank BUMN memperoleh Rp161,7 triliun, bank umum swasta Rp167,4 triliun. Kemudian, BPD Rp35,7 triliun dan kantor cabang bank asing Rp5,8 triliun per minggu kedua Maret 2025.

Peningkatan KLM paling besar terjadi di sektor perumahan. Khusus sektor perumahan insentif KLM meningkat Rp84 triliun dari Maret.

Selain itu, KLM juga diberikan kepada sejumlah sektor lain. Secara sektoral insentif KLM disalurkan ke sektor-sektor prioritas pertanian real estat, perumahan, manufaktur, transportasi serta UMKM dan Ultramikro.

Sebelumnya, BI menegaskan komitmennya untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah melalui peningkatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dana pihak ketiga atau DPK menjadi 5% mulai 1 April 2025.

"Dukungan BI untuk perumahan rakyat dalam bentuk peningkatan KLM 4% menjadi 5% di luar sementara masih dalam tahap pembicaraan mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut," ujar, Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juli Budi Winantya, beberapa waktu lalu.

Dalam RDG Februari 2025, Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan peningkatan KLM dari sebelumnya ditetapkan 4% dari DPK dinilai berpotensi memberikan tambahan likuiditas lebih dari Rp80 triliun, sehingga secara total menjadi Rp375 triliun. ***