EmitenNews.com - Seluruh pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta sepakat bernegosiasi dengan Pertamina ihwal pembelian bahan bakar minyak (BBM). Dari situ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan setidaknya tiga perusahaan sudah sepakat untuk membeli.

“Ya, semua sudah bernegosiasi sekarang. Sebelumnya kan ada yang belum bersedia. Sekarang yang belum itu sudah bernegosiasi. Hasil akhirnya seperti apa, kita tunggu dulu sampai BBM di SPBU-nya,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman kepada pers, usia Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi, di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

Informasi yang ada menyebutkan, terdapat tiga perusahaan yang sudah menjalin negosiasi dengan Pertamina: PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan PT Aneka Petroindo Raya (APR)-AKR Corporindo Tbk (pengelola SPBU BP).

Sementara itu, per pekan kedua Oktober, Exxon dan Shell diinformasikan belum dapat melanjutkan pembicaraan. Shell perlu berkoordinasi dengan kantor pusat, sedangkan Exxon akan berdiskusi untuk kebutuhan November 2025, sebab masih memiliki stok yang memadai.

Dari keseluruhan perusahaan yang bernegosiasi dengan Pertamina, menurut Laode Sulaeman ada tiga perusahaan yang sudah sepakat untuk membeli. Tetapi, ia belum bisa mengungkapkan perusahaan mana saja sebelum BBM-nya tersedia di SPBU masing-masing.

Satu hal, disepakati poin terpenting yang diperbaharui dalam negosiasi yang berlangsung adalah pengecekan kualitas BBM di titik awal pengiriman atau loading port.

Per 15 Oktober 2025, SPBU Vivo turut mengalami kelangkaan bahan bakar minyak. Sebelumnya, SPBU Shell dan BP mengalami kelangkaan BBM sejak pertengahan Agustus lalu.

Untuk mengatasi permasalahan kelangkaan BBM di SPBU swasta, pemerintah menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk bekerja sama dengan Pertamina.

Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan dua swasta, sepakat menindaklanjuti kerja sama impor BBM ke pembicaraan lebih teknis. Yaitu, PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan PT Aneka Petroindo Raya (APR)-AKR Corporindo Tbk (pengelola SPBU BP).

Nah, ada kesepakatan dari badan usaha swasta itu, akan dibicarakan terkait aspek komersial dan inspeksi bersama yang dilakukan.

Menurut Roberth proses tersebut berjalan dengan kesepakatan dari tiga badan usaha swasta tersebut, sebab pengiriman kargo dalam satu pengadaan yang sama dan tidak terpisah-pisah.

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu berharap antisipasi terkait situasi ketersediaan BBM non-subsidi di SPBU swasta pada tahun 2026 dapat lebih baik.

"Setidaknya kondisinya pada tahun depan itu sudah bisa lebih tepat strateginya. Hal itu sudah dipastikan oleh Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman, dalam tahun depan itu antisipasi terhadap situasi ini bisa jauh lebih baik" ujar Todotua Pasaribu dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Bagi para pelaku usaha yang penting adalah adanya kepastian kebijakannya nanti seperti apa. Situasionalnya pada tahun ini, urai Laode, sudah diakui Dirjen Migas bahwa memang hal ini sedang diramu, sehingga tahun 2026 dipastikan lebih baik.

Todotua Pasaribu mengungkapkan, bisnis penjualan BBM nonsubsidi oleh SPBU swasta sudah berjalan puluhan tahun. Kebetulan pada tahun ini ada pergerakan peralihan konsumsi masyarakat dari BBM subsidi ke nonsubsidi sehingga ada penyesuaian juga dalam kebijakan pemerintah. ***