Kementerian ESDM Wajibkan Kontrak Ekspor Batu Bara Gunakan HBA
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyatakan, kontrak ekspor batu bara wajib diperbarui dengan menggunakan harga batu bara acuan (HBA)
EmitenNews.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyatakan, kontrak ekspor batu bara wajib diperbarui dengan menggunakan harga batu bara acuan (HBA), yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM mulai Maret 2025.
“Ya (harus diperbarui). Harus menggunakan HBA karena terkait dengan penerimaan negara,” ujar Yuliot dalam keterangan resminya, Kamis (27/2/2025).
Dengan demikian, untuk perusahaan yang mengekspor batu bara harus memperbarui kontraknya dan menjadikan HBA sebagai harga acuan untuk bertransaksi.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa penetapan HBA untuk ekspor tersebut bertujuan agar Indonesia lebih independen dalam menentukan harga ekspor batu baranya sendiri.
Sebelumnya, harga acuan menggunakan Indonesia Coal Index (ICI), ke depan berubah menggunakan HBA (Harga Batu Bara Acuan).
“Jangan harga batu bara kita ditentukan oleh orang lain, harganya (jadi) rendah. Saya gak mau itu. Jadi, sekarang kita membuat HBA agar kita juga mempunyai harga yang baik di pasar global,” ujar Bahlil melalui keterangan resmi, Rabu (26/2/2025).
Bahlil menegaskan, bahwa HBA tersebut mulai berlaku pada Maret 2025.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Batu Bara Acuan (HBA) pada periode Februari 2025. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 67.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu bara Acuan untuk Bulan Februari 2025.(*)
Related News
Bank Indonesia Rilis Sukuk Rp3,8 Triliun
Empat Saham Lepas Suspensi: Tiga Tembus Level ARA, Sisanya ARB
Suspensi Berakhir, Tiga dari Empat Saham Ini ARA
BI Turunkan Insentif KLM dari Paling Tinggi 5 Persen Jadi 4,5 Persen
BEI Tetapkan Tiga Saham UMA, Dua Masih Lanjut Menguat
Desak Bank Pangkas Bunga Kredit, Ini Pertimbangan BI





