EmitenNews.com - Indonesia mendapatkan kuota haji 2026 sebanyak 221.000. Dari situ, haji reguler mendapatkan jatah sebanyak 203.320, dengan jumlah penerbangan sebanyak 525 kloter. Pemerintah juga mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) per jemaah Rp88.409.365,45. Dengan komposisi biaya perjalanan ibadah haji Rp54.924.000 atau setara dengan 62 persen dari nilai total.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja Kementerian Haji dan Umrah bersama Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Senin (27/10/2025). 

Wamen Haji dan Umrah merinci dari total kuota sebanyak 221.000 itu, terdiri atas haji reguler sebanyak 203.320 kuota. Reguler murni terdiri atas 201.585, PHD (petugas haji daerah) 1.050, pembimbing KBIHU (kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah) 685.

"Haji khusus 17.680. Dengan ditambah 203.320 haji reguler murni, total kuota haji 2026 sebanyak 221.000 orang.

Dari jumlah tersebut, calon jemaah haji akan menanggung biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) sebesar Rp54.924.000 atau 62 persen dari total biaya. 

“Untuk 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp88.409.365. Dengan komposisi Bipih Rp54.924.000 atau setara dengan 62 persen dari nilai total, sedangkan nilai manfaat optimalisasi sebesar Rp33.485.365 atau 38 persen,” ujar Dahnil dalam rapat panitia kerja BPIH bersama Komisi VIII DPR RI itu. 

Nilai yang diusulkan pemerintah tersebut turun sekitar Rp1 juta dibandingkan dengan BPIH tahun 2025. Penentuan besaran biaya haji 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas, agar penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan baik dengan biaya yang wajar. 

“Pemerintah mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam menentukan komponen BPIH sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dengan biaya yang wajar,” tutur politikus Partai Gerindra itu.

Wamenhaj Dahnil mengungkapkan bahwa komponen Bipih yang dibebankan langsung kepada jemaah terdiri atas beberapa komponen. Salah satunya, biaya penerbangan pulang-pergi dari embarkasi ke Arab Saudi sebesar Rp33,1 juta. 

Komponen lainnya adalah akomodasi di Mekkah Rp14,65 juta, akomodasi di Madinah Rp3,87 juta, dan biaya hidup (living cost) sebesar Rp3,3 juta. 

Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji dengan menggunakan asumsi dasar tersebut, pemerintah mengusulkan biaya rata-rata Bipih tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi sebesar Rp54.924.000. 

Kemudian, besaran living cost jemaah 2026 diusulkan tetap sama seperti tahun sebelumnya, yakni 750 riyal (SAR). Pembayaran akan dilakukan dalam bentuk mata uang riyal untuk melindungi jemaah dari fluktuasi nilai tukar. 

Dalam usulannya, pemerintah juga menggunakan asumsi nilai tukar dollar AS Rp16.500 dan nilai tukar riyal Rp4.400 per SAR, sesuai asumsi dasar dalam APBN 2026. 

Pembayaran akan dilakukan dalam bentuk SAR dengan pertimbangan untuk melindungi jemaah haji dari fluktuasi besar dalam nilai tukar yang diterapkan oleh perusahaan penukaran uang.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam berharap BPIH 2026 bisa lebih rendah dibandingkan tahun 2025 atau 1446 Hijriyah. Menurut dia, penurunan biaya penting dilakukan, tetapi jangan sampai mengurangi kualitas layanan bagi jemaah. 

"Kita sudah menurunkan harga Rp4.500.000, harapan kita bisa turun lagi, cuma jangan mengurangi kualitas,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.

Menurut Aprozi Alam, besaran BPIH sebenarnya mencapai Rp96 juta per jemaah pada 2025. Namun, setelah disubsidi pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), jemaah hanya membayar sekitar Rp54 juta.