EmitenNews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Badan Layanan Umum (BLU) mempunyai peranan penting dalam mengawal target APBN 2022. Keberadaan BLU pada 22 Kementerian/Lembaga diharapkan dapat memberikan multiplier effect dan stimulus untuk mempercepat recovery ekonomi dengan mengimplementasi nilai SPEED (Sinergi, Profesional, Efektif, Efisien, dan Digital).


Hal itu dikemukakan Menkeu saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) BLU 2022 Rabu (30/3). Rakor diselenggarakan dalam rangka mengawal komitmen Pemimpin BLU, Dewan Pengawas, dan Kementerian/Lembaga terhadap kontrak kinerja, untuk mendorong inovasi, kreativitas penyediaan layanan, dan transformasi melalui digitalisasi layanan BLU kepada masyarakat dengan tetap menjaga tata kelola BLU yang baik dan akuntabel.


“Saya menyambut baik inisiatif rakor hari ini dan juga seremonial untuk penandatanganan kontrak sebagai suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas dari institusi pemerintah yaitu BLU/Agency, yang memang didirikan untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik sesuai dengan standar dan seharusnya juga bisa melebihi ekspektasi masyarakat,” tegasnya.


Menkeu mengatakan berbagai hal yang menjadi tantangan pembangunan pemerintah juga menjadi tantangan kinerja bagi BLU. BLU merupakan vehicle dan alat/instrumen pemerintah untuk bisa mencapai tujuan dan target dari agenda pembangunan nasional.


Ia mengingatkan kepada para pengelola BLU supaya terus menyadari bahwa keberadaan dan peranan BLU selalu dikaitkan dengan tujuan pembangunan negara. Sehingga para pengelola, pemimpin, dan dewan pengawas BLU perlu meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi tersebut.


“Oleh karena itu kita harus mewujudkannya juga dalam kontrak kinerja yang ditandatangani hari ini. Saya senang tadi melihat kontrak kinerjanya tidak hanya menyangkut bidang keuangan, namun juga dari sisi berbagai perbaikan tata kelola yang pada ujungnya adalah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat,” tambah Menkeu.


Ia berpendapat peningkatan kinerja, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola BLU perlu dilakukan dikarenakan pemerintah terus berbenah dan melakukan pekerjaan besar pada pembangunan kualitas SDM, dimana sektor pendidikan dan kesehatan menjadi faktor yang sangat penting.


Selain itu, kondisi ekonomi dan geopolitik global yang terus mengalami dinamika yang saat ini terjadi akan sangat mempengaruhi banyak hal. Diantaranya peningkatan harga komoditas, suku bunga dunia, dan inflasi.


Konsekuensi ini akan mempengaruhi kemampuan BLU dalam menjaga pelayanannya karena dengan adanya peningkatan harga dan konsekuensi lainya maka masyarakat harus tetap bisa dijaga kemampuannya dalam mengakses layanan BLU terutama pada pelayanan dasar umum yang sangat vital seperti pendidikan, kesehatan, serta layanan bantuan bagi usaha kecil menengah.


Secara spesifik, Menkeu menyebut bahwa BLU di bidang kesehatan harus terus meningkatkan kinerja sebagai katalisator pembangunan.