EmitenNews.com - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga November 2025, sudah mencapai 83% atau sekitar Rp238 triliun, dari target sebesar Rp286 triliun. Dalam sisa waktu kurang dari 2 bulan ini, kementerian UMKM masih harus menyalurkan Rp48 triliun atau sekitar 17% dari target yang dipatok pemerintah.

"Dari target yang sudah ditentukan Rp286 triliun, Alhamdulillah sudah tersalurkan sebesar Rp238 triliun, jadi sekitar 83%," kata Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman di Kementerian Koordinasi bidang Perekonomian, Senin (17/11/2025).

Dari target tersebut, KUR telah disalurkan pada 2,25 juta debitur baru atau sekitar 96%, dari target sebanyak 2,34 juta debitur. 

Untuk debitur graduasi naik melampaui target sebanyak 112% atau sekitar 1,3 juta debitur, dari target 1,2 juta debitur.

"Ada target juga ditugaskan kepada saya dari plafon yang Rp286 triliun, 60% harus ke sektor produksi. Nah, ini yang pertama kali sepanjang sejarah program KUR berdiri, baru sekarang terealisasi, yaitu 60,7%," ungkapnya.

Selain menyalurkan pembiayaan, pemerintah juga memantau dampak KUR terhadap penyerapan tenaga kerja. Potensi serapan tenaga kerja di sektor UMKM berada di kisaran 7,7 juta hingga 11,6 juta orang.

Meski begitu, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Seperti, sebagian besar tenaga kerja UMKM masih berada di sektor informal.

"Target Kementerian UMKM ke depan adalah mengupayakan program untuk mendorong pelaku usaha dari sektor informal bergeser ke sektor formal,” kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Pemerintah terus memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM

Deputi Bidang Usaha Menengah, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bagus Rachman mengungkapkan pemerintah terus memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang menghadapi kesulitan kredit akibat tingginya rasio kredit bermasalah.

Bagus Rachman merespons keluhan sejumlah pelaku usaha yang mengaku belum merasakan manfaat program kredit pembiayaan senilai Rp200 triliun yang diinisiasi pemerintah melalui kementerian keuangan.

Hambatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK untuk akses pembiayaan ini memang menjadi suatu penghalang bagi UMKM untuk memperoleh akses terhadap pendanaan baru. Oleh karenanya, Kementerian UMKM menyebut bahwa kementerian UMKM akan mencari cara supaya UMKM bisa memperoleh akses pendanaan.

“Sebetulnya skemanya sudah ada. Tinggal bagaimana kita dampingi,” ujarnya, menegaskan bahwa proses pendampingan administrasi dan keuangan menjadi kunci agar UMKM dapat kembali dipercaya lembaga pembiayaan formal.

Pemerintah saat ini menjalankan program Akses atau Accelerating Capital Resources for Medium Enterprises sebagai salah satu strategi memperkuat kapasitas usaha menengah. Segmen ini dinilai memiliki tata kelola dan disiplin administrasi yang lebih baik dibanding usaha mikro. 

Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris dikutip, Sabtu (15/11/2025), menyoroti masih banyaknya bank dan lembaga keuangan non bank (LNKB) yang mempersulit proses kredit bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan mengacu pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Padahal, banyak UMKM hanya membutuhkan pinjaman dengan nilai kecil; bahkan di bawah 10 juta.

“Perbankan masih banyak meminta jaminan, kalau misalnya di bawah 10 juta, tidak perlulah ada jaminan. UMKM kita yang kecil-kecil ini kadang hanya perlu Rp5 juta-10 juta tapi masih juga diperiksa Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), masih diminta jaminan,” ujar Andi Yuliani Paris.

Kebijakan seperti ini tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan UMKM yang menjadi prioritas pemerintah. Banyak pelaku usaha mikro justru tersisih karena terkendala syarat administrasi dan agunan yang tidak proporsional dengan besaran pinjaman yang dibutuhkan.